BONTANG: DPRD Kota Bontang meminta pemerintah segera mengambil langkah cepat menyusul laporan warga terkait kondisi akses jalan kayu ulin di Jalan Tuna RT 11, Kelurahan Tanjung Laut Indah, yang mulai bergoyang diduga akibat hilangnya sejumlah kayu penyangga di bagian bawah jembatan.
Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam melihat, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat yang setiap hari melintasi akses tersebut.
Menurutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang perlu segera melakukan pengecekan teknis di lapangan untuk memastikan kondisi struktur jembatan masih aman digunakan.
“Kita minta dinas terkait segera turun melakukan pemeriksaan. Apalagi kalau memang benar bagian siku atau penyangganya hilang, tentu ini sudah menyangkut keamanan masyarakat yang melintas setiap hari,” ujarnya kepada Narasi.co saat ditemui, Sabtu, 9 Mei 2026.
Laporan warga sebelumnya ramai diperbincangkan setelah beredar video di media sosial yang memperlihatkan bagian bawah jembatan kayu ulin tersebut.
Dalam rekaman itu, warga menunjukkan adanya bagian penyangga menyilang yang sudah tidak terpasang seperti sebelumnya.
Warga menduga kayu penyangga itu hilang akibat dicuri. Kondisi tersebut disebut membuat struktur jalan mulai terasa goyang ketika dilalui kendaraan roda dua maupun warga sekitar.
Andi Faiz menegaskan, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kerusakan atau hilangnya komponen penyangga jembatan, maka perbaikan harus segera dilakukan agar tidak menimbulkan risiko lebih besar.
“Kalau memang ditemukan ada bagian yang hilang atau rusak, tentu harus segera diperbaiki. Jangan menunggu sampai terjadi hal-hal yang membahayakan warga,” katanya.
Selain meminta penanganan teknis, DPRD juga mendorong aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan pencurian material fasilitas umum tersebut.
Ia menilai tindakan pengambilan material jembatan, apabila benar terjadi, tidak hanya merugikan pemerintah daerah tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat.
Menurut Andi Faiz, fasilitas publik yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah seharusnya dijaga bersama karena manfaatnya langsung dirasakan warga di lingkungan sekitar.
“Jangan sampai karena kelalaian atau ulah pihak tertentu, masyarakat yang akhirnya dirugikan. Yang paling penting sekarang keselamatan warga harus dipastikan terlebih dahulu,” pungkasnya. (Adv)
