SAMARINDA: Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat dalam proses penetapan kamus usulan pokok-pokok pikiran (pokir) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Ia menekankan bahwa seluruh kebijakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus benar-benar berpihak kepada masyarakat, mengingat sumber anggaran berasal dari rakyat.
“APBD kita itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jangan sampai program-program pembangunan yang ada justru melukai kepercayaan rakyat terhadap kita,” ujarnya, Sabtu, 28 Maret 2026.
Ananda juga menyoroti perlunya penyesuaian program dengan kondisi fiskal daerah yang dinilai dinamis.
Ia menyebut adanya potensi penurunan kapasitas fiskal dari sekitar Rp20 triliun menjadi Rp15 triliun, sehingga perencanaan anggaran harus lebih selektif.
“Pastikan program yang diprioritaskan adalah yang benar-benar berdampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Dalam pembahasan pokir RKPD 2027, ia turut menyoroti adanya pemangkasan jumlah usulan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dari sekitar 300 usulan yang diajukan, hanya sekitar 160 yang tersisa.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui reses anggota DPRD.
“Kalau ada yang dipotong atau dihapus, tentu ini berdampak pada aspirasi masyarakat. Tapi kita lihat dulu bagaimana keputusan akhirnya nanti,” katanya.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses pembahasan telah dilakukan secara maksimal oleh Panitia Khusus (Pansus) Pokir DPRD Kaltim dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari SKPD, TAPD, hingga pimpinan dan anggota DPRD.
“Hasil reses itu benar-benar dimatangkan oleh Pansus Pokir. Semua pihak diundang. Ini sudah menjadi produk DPRD,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui hasil akhir tetap harus disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah provinsi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Gubernur dan wakil gubernur punya visi misi yang dituangkan dalam RPJMD. Jadi kita juga harus melihat itu,” ujarnya.
Ananda menegaskan, apapun keputusan yang diambil nantinya, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
“Jangan sampai kita mencederai rakyat Kalimantan Timur. Karena PAD kita itu juga hasil dari masyarakat,” pungkasnya.
