SAMARINDA: Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, memastikan penundaan pembahasan pokok-pokok pikiran (pokir) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 tidak akan memengaruhi substansi perencanaan pembangunan.
Menurutnya, penundaan justru menjadi momentum bagi DPRD untuk mencermati lebih dalam usulan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Kalau kita lihat dari sisi waktu memang ada konsekuensi, tapi ini harus kita sikapi secara positif. Artinya, kita ingin betul-betul serius mencermati apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat dan pembangunan Kalimantan Timur,” ujarnya, Sabtu, 28 Maret 2026.
Ia menegaskan, DPRD tidak ingin terburu-buru dalam menetapkan program, terlebih di tengah kondisi fiskal daerah yang dinamis.
Karena itu, setiap usulan pokir harus melalui proses penyaringan yang matang agar tepat sasaran.
Sebelumnya, penundaan pengesahan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Pokir DPRD Kaltim terjadi dalam rapat paripurna ke-5 pada 16 Maret 2026.
Dari total 313 usulan yang dihimpun dari berbagai fraksi, jumlah tersebut telah disaring menjadi sekitar 160 usulan prioritas.
Namun, kesepakatan akhir belum tercapai sehingga pembahasan ditunda untuk pendalaman bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum kembali dibawa ke rapat paripurna berikutnya.
Ananda menegaskan, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas perencanaan, bukan sekadar menyesuaikan jadwal.
Ia juga menekankan bahwa sektor prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan tetap menjadi fokus utama karena merupakan layanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah.
“Dari sisi infrastruktur, kesehatan, pendidikan itu mandatory, termasuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan lainnya. Itu tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan agar sektor ekonomi kerakyatan tetap menjadi perhatian di tengah tekanan fiskal.
“Ekonomi kerakyatan jangan lupa. Itu juga penting di tengah kondisi fiskal seperti sekarang ini,” tambahnya.
Dengan adanya penundaan ini, DPRD dinilai memiliki ruang lebih untuk memastikan setiap program yang masuk dalam pokir benar-benar relevan, prioritas, dan berdampak langsung bagi masyarakat Kalimantan Timur.
