SAMARINDA: Kerusakan infrastruktur jalan di kawasan pesisir utara Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai kondisi tersebut tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi wilayah.
Salah satu ruas yang mendapat perhatian serius adalah akses menuju Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Di sejumlah titik, badan jalan dilaporkan mengalami kerusakan parah dengan lubang berukuran besar dan kedalaman bervariasi.
Selain itu, terdapat titik longsor yang menyebabkan penyempitan jalur sehingga kendaraan dari dua arah tidak dapat melintas secara bersamaan.
Akibatnya, arus lalu lintas kerap tersendat dan memicu antrean panjang, terutama pada jam sibuk. Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan serta meningkatkan risiko kecelakaan.
Agusriansyah menegaskan, persoalan infrastruktur di wilayah pesisir utara tidak boleh dipandang sebelah mata.
Menurutnya, konektivitas darat merupakan urat nadi distribusi barang dan jasa, termasuk kebutuhan pokok masyarakat serta hasil produksi daerah.
“Kerusakan jalan ini berdampak langsung pada kelancaran distribusi logistik dan aktivitas ekonomi warga. Jika dibiarkan, biaya transportasi bisa meningkat dan harga barang ikut terdampak,” ujarnya, saat dihubungi, Sabtu, 28 Februari 2026.
Ia mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim terkait kondisi jalan berstatus nasional tersebut. Respons awal telah diterima, namun DPRD berharap tindak lanjut konkret segera direalisasikan.
Tak hanya jalan nasional, Agusriansyah juga menyoroti sejumlah ruas jalan provinsi yang memerlukan perhatian dan percepatan penanganan.
Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim saat pembahasan APBD 2026, ia secara khusus menekankan pentingnya alokasi anggaran maksimal untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur di jalur Bontang–Kutim–Berau.
“Dalam pembahasan APBD 2026, sudah saya sampaikan bahwa jalur Bontang–Kutim–Berau wajib menjadi prioritas serius. Infrastruktur pesisir dan utara Kaltim tidak boleh tertinggal,” tegas politisi PKS tersebut.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menjadi kunci agar penanganan jalan nasional maupun provinsi dapat berjalan seiring. Koordinasi lintas kewenangan dinilai penting untuk memastikan perbaikan tidak bersifat tambal sulam, melainkan berkelanjutan.
DPRD Kaltim, kata dia, berkomitmen terus mengawal pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir dan utara agar tetap masuk dalam agenda prioritas setiap tahun anggaran.
“Pembangunan jalan ini harus berkesinambungan, bukan hanya satu tahun anggaran. Konektivitas antarwilayah harus dijaga demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.
