SAMARINDA: Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry menegaskan program pendidikan gratis “Gratispol” telah mengakomodasi pembiayaan pendidikan kedokteran, termasuk untuk calon dokter spesialis.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tanggung jawab pendidikan bukan semata ada di pundak pemerintah.
“Gratispol itu sudah mencakup jurusan kedokteran, bahkan batas atas UKT (Uang Kuliah Tunggal)-nya lebih tinggi dibanding jurusan lain,” kata Sarkowi saat diwawancarai, Selasa 1 Juli 2025.
Politisi Golkar dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara (Kukar) ini menyebut, dalam Pergub yang mengatur teknis Gratispol, sudah ada rumusan proporsional mengenai berapa besaran bantuan yang diberikan pemerintah kepada mahasiswa sesuai dengan kondisi ekonominya.
Namun, Sarkowi menyayangkan masih adanya anggapan sebagian orang tua bahwa pemerintah harus membiayai seluruh kebutuhan pendidikan anak tanpa kontribusi sedikit pun dari keluarga.
“Kadang kita berpikir, sebelum ada Gratispol, orang tua yang mampu ya tetap bisa sekolahkan anaknya. Tapi setelah ada Gratispol, malah semua ingin dibiayai penuh. Masa untuk anak sendiri tidak mau keluar biaya sama sekali?” ujar Sarkowi.
Ia mencontohkan, jika batas atas UKT yang ditanggung program Gratispol adalah Rp5 juta, lalu mahasiswa kedokteran mendapat UKT Rp6 juta, semestinya orang tua tetap punya tanggung jawab untuk menutupi selisih tersebut.
“Kalau belum ada program, orang tua harus bayar Rp6 juta penuh. Sekarang tinggal nambah Rp1 juta saja, masa tidak mau? Ini soal kesadaran bersama,” lanjutnya.
Menurut Sarkowi, keadilan dalam bantuan pendidikan tidak harus selalu dimaknai sebagai pemerataan mutlak. Pemerintah memang punya tanggung jawab, tetapi keluarga juga harus ikut berkontribusi.
“Pendidikan itu tanggung jawab bersama: pemerintah, orang tua, dan perguruan tinggi. Tidak bisa satu pihak saja yang dibebani semuanya,” tegasnya.