SAMARINDA: Program internet gratis melalui skema Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai menunjukkan hasil signifikan.
Hingga Agustus 2025, tercatat sudah 441 desa di Kaltim terpasang layanan internet gratis.
Jumlah ini setara 52 persen dari target 841 desa yang ditetapkan rampung pada akhir 2025.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, mengatakan seluruh desa telah disepakati masuk dalam program ini.
Pada tahap awal, setiap desa mendapatkan satu titik internet dengan kapasitas hingga 100 Mbps yang dipasang di kantor desa.
Biaya langganan ditanggung penuh Pemprov Kaltim selama lima tahun.
“Awalnya hanya satu titik di kantor desa, dengan harapan bisa menjangkau puskesmas dan masyarakat sekitar. Biaya langganan kami bayarkan penuh sampai lima tahun, sesuai masa jabatan gubernur,” ujar Faisal saat jumpa pers di Diskominfo Kaltim, Jumat, 29 Agustus 2025.
Ia merinci, dari total 841 desa, sebanyak 716 desa ditargetkan selesai melalui APBD murni, sementara 125 desa lainnya melalui APBD perubahan.
Dengan begitu, seluruh desa di Kaltim dipastikan sudah terpasang internet gratis pada akhir 2025.
Mulai 2026, pemerintah hanya menanggung pembayaran tagihan bulanan.
Program ini menggandeng empat penyedia layanan, yaitu Telkom, Telkomsel, ICON+, dan Comtelindo.
Metode pemasangan menyesuaikan kondisi wilayah, baik dengan kabel induk, jaringan wireless, maupun satelit.
Untuk daerah yang belum teraliri listrik, Pemprov Kaltim menyiapkan opsi tenaga surya dengan koordinasi Dinas ESDM.
“Kalau wilayah paling jauh, kami pasang lewat APBD perubahan karena butuh tambahan biaya tenaga surya. Untuk daerah kepulauan seperti Maratua, otomatis memakai Starlink karena kabel tidak memungkinkan,” jelas Faisal.
Anggaran program ini dialokasikan melalui APBD murni sebesar Rp12 miliar, termasuk biaya langganan internet hingga Desember 2025.
Biaya operasional per desa diperkirakan Rp1,1 hingga Rp1,2 juta per bulan dan ditanggung pemerintah selama lima tahun.
Diskominfo Kaltim juga menyiapkan PIC (person in charge) di setiap desa untuk memastikan layanan berjalan lancar.
“Semua desa harus sudah terpasang, on, dan aktif, baru kami anggap tuntas,” tegas Faisal.
Ia berharap fasilitas internet gratis ini tidak berhenti hanya di kantor desa, tetapi juga dibuka bagi masyarakat luas.
Dengan begitu, manfaat layanan bisa dirasakan bersama, baik untuk akses kesehatan, pendidikan, maupun kegiatan ekonomi masyarakat desa.
“Harapan kami, masyarakat betul-betul bisa merasakan kehadiran internet ini sebagai sarana mendukung aktivitas sehari-hari, termasuk usaha, layanan publik, dan literasi digital,” pungkasnya.