SAMARINDA: Sejumlah guru honorer tingkat SMA dan SMK di Kalimantan Timur (Kaltim) mengeluhkan belum dibayarkannya gaji mereka selama enam bulan terakhir. Sejak Januari 2025 hingga pertengahan Juni ini, para guru belum menerima kepastian pencairan dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Kondisi ini memicu keresahan, mengingat banyak guru menggantungkan hidup dari upah tersebut.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, meminta agar pemerintah tidak mengabaikan kesejahteraan guru honorer di tengah pelaksanaan program unggulan Gratispol (pembebasan UKT untuk mahasiswa asal Kaltim).
“Jangan sampai Gratispol ini membuat kita lalai terhadap kualitas guru, kualitas kesehatan, dan kelayakan hidup,” ujar Darlis Selasa 17 Juni 2025.
Menurut politisi PAN tersebut, kualitas pendidikan tidak mungkin bisa ditingkatkan jika guru sebagai pelaksana di lapangan justru terabaikan. Darlis menyebut bahwa kesejahteraan tenaga pendidik adalah pondasi utama dalam upaya membangun kualitas pendidikan yang berkelanjutan.
“Bagaimana mungkin kita meng-upgrade kualitas keilmuannya kalau kelayakan hidupnya tidak ditingkatkan? Salah satu cara meningkatkan kualitas guru dan dosen adalah dengan meningkatkan kelayakan hidup mereka,” tambahnya.
Darlis menyoroti permasalahan mendasar yang selama ini menghambat penyaluran gaji guru honorer, yakni ketidaktertiban data tenaga pendidik di Kaltim. Ia mengungkapkan bahwa data guru honorer masih belum valid dan menyulitkan proses alokasi anggaran secara tepat sasaran.
“Pertama, database-nya harus diperbaiki. Kami pernah diskusi di Kementerian Pendidikan di Jakarta, dan diakui Kalimantan Timur itu termasuk yang databasenya terlalu kacau,” ungkapnya.
Ia mencontohkan adanya praktik di sejumlah sekolah yang mencantumkan guru honorer fiktif untuk mengejar syarat akreditasi.
“Sekolah kadang melaporkan tenaga pengajar non-P3K seolah-olah ada, padahal sebenarnya tidak ada. Ini karena mereka kejar akreditasi. Tapi jangan sampai hal itu membuat kita lalai terhadap guru-guru yang benar-benar ada dan aktif mengajar,” jelasnya.
Darlis mendesak pemerintah daerah agar tidak hanya fokus pada program Gratispol, tetapi juga mengalokasikan anggaran khusus untuk membayar guru honorer, termasuk yang belum masuk skema PPPK. Ia menegaskan bahwa keberadaan guru honorer di lapangan tetap vital dan harus mendapat perlindungan yang setara.
“Mereka ini faktanya memang mengajar. Walaupun tidak berstatus PPPK, mereka tetap mengisi ruang-ruang pembelajaran di sekolah kita,” ujarnya.
Darlis menekankan bahwa Gratispol hanyalah salah satu aspek dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kaltim. Namun, menurutnya, tanpa perhatian serius terhadap tenaga pendidik, program sebesar apa pun tidak akan memberikan hasil maksimal.
“Gratispol itu penting, tapi jangan sampai meniadakan komitmen terhadap guru. Kesejahteraan guru tetap harus jadi prioritas,” pungkasnya.