SAMARINDA: Arus informasi yang semakin cepat dan mudah menyebar membuat pemerintah daerah dituntut lebih sigap dalam merespons berbagai isu publik.
Dengan pertimbangan itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kabupaten Kutai Timur menyelenggarakan Bimbingan Teknis Strategi Komunikasi Publik untuk Penanganan Krisis dan Isu Publik.
Kegiatan berlangsung di ruang Mandapa II Hotel Fugo Samarinda pada Rabu, 12 November 2025.
Pelatihan ini melibatkan Pranata Humas dari berbagai perangkat daerah.
Diskominfo menilai kehadiran mereka penting, sebab pranata humas menjadi garda awal dalam membangun informasi yang proporsional, terutama ketika isu yang sensitif berkembang di ruang publik.
Peserta didorong memahami bagaimana sebuah isu dapat berubah menjadi krisis apabila tidak ditangani dengan strategi komunikasi yang tepat.
Narasumber dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman, Silvia Purwanti, bersama pemateri dari PT Indonesia Indikator, memberikan penjelasan mengenai pendekatan berbasis data dan teknik membaca dinamika percakapan publik.
Mereka memaparkan pentingnya merancang respons yang tidak hanya cepat, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, psikologi publik, serta pola penyebaran informasi di platform digital.
Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar H. Siburian, membuka kegiatan dengan menekankan perlunya kemampuan aparatur dalam menghadapi derasnya lalu lintas informasi.
Ia menyampaikan bahwa persepsi masyarakat terhadap pemerintah dapat berubah hanya dalam hitungan menit ketika informasi yang belum akurat beredar luas.
Karena itu ia menilai ketepatan dan transparansi menjadi dasar penting dalam meredam kesimpangsiuran dan menjaga stabilitas opini publik.
Ronny juga mengingatkan pentingnya kesamaan cara pandang di antara perangkat daerah dalam menyampaikan informasi pembangunan.
“Jadi konsistensi sumber dan pesan akan membantu masyarakat memahami arah kebijakan pemerintah secara lebih mudah,” ujar Ronny Bonar.
Untuk itu, meminta setiap perangkat daerah lebih aktif memperbarui laman resmi mereka agar publik memperoleh informasi langsung dari saluran yang kredibel.
Selama dua hari penyelenggaraan, peserta mengikuti rangkaian materi yang disusun bertahap. Sesi pertama memaparkan prinsip dasar komunikasi krisis, diikuti studi kasus mengenai bagaimana sebuah isu berkembang di ruang digital.
Sesi diskusi kemudian membuka ruang bagi peserta untuk menguji pemahaman melalui simulasi situasi krisis, termasuk bagaimana menyusun narasi yang proporsional dan berimbang.
Ahyar Asdin, Pranata Humas Ahli Muda pada Bagian Prokopim Setkab Kutim, menyambut positif penyelenggaraan kegiatan ini.
“Materi yang disampaikan bukan hanya menambah wawasan, tetapi sekaligus menyegarkan kembali konsep-konsep dasar komunikasi yang pernah ia pelajari,” ungkap Asdin.
Ia menyebut pelatihan tersebut membantu dirinya memahami cara menerapkan strategi komunikasi secara lebih efektif dalam praktik pemerintahan sehari-hari.
Diskominfo Staper Kutim berharap kegiatan ini mampu memperkuat kemampuan humas pemerintah daerah dalam menyusun respons cepat, tepat, dan berbasis data terhadap berbagai isu yang muncul.
Dengan peningkatan kapasitas tersebut, pemerintah daerah menargetkan terwujudnya tata kelola komunikasi yang semakin profesional, responsif, dan mampu menjaga kepercayaan publik di Kabupaten Kutai Timur. (Adv)
