Browsing: Diskominfo Staper Kutim

KUTIM: Rapat koordinasi ihwal penguatan sistem pengaduan publik di Kutai Timur kembali digelar sebagai upaya memperbaiki jalur komunikasi antara warga dan pemerintah daerah. Pada Senin pagi,…

KUTIM: Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kutai Timur (Kutim) mendapatkan perhatian khusus melalui pelatihan peningkatan kapasitas yang digelar oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo…

KUTIM: Keterbatasan akses internet yang lama membayangi sekolah-sekolah di Kutai Timur (Kutim) akhirnya mendorong pemerintah merumuskan pendekatan baru. Pada Rabu, 19 November 2025, Diskominfo Staper Kutai…

KUTIM: Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mendorong penguatan keamanan digital di lingkungan perangkat daerah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penyelenggaraan pembekalan dasar bagi Tim Tanggap…

KUTIM: Upaya memperkuat pertahanan digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali dilakukan melalui penyelenggaraan Pengenalan Dasar Tim Tanggap Insiden Siber yang digelar di Dinas…

KUTIM: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutai Timur, Ronny Bonar Hamonangan Siburian menyebutkan bahwa penerapan Smart City di wilayahnya bukanlah program sektoral…

KUTIM: Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat arah transformasi digital daerah sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo…

SAMARINDA: Arus informasi yang semakin cepat dan mudah menyebar membuat pemerintah daerah dituntut lebih sigap dalam merespons berbagai isu publik. Dengan pertimbangan itu, Dinas Komunikasi, Informatika,…

“Kutim masuk dalam daftar 100 Kota di seluruh Indonesia menuju Smart City oleh Kominfo. Meskipun capaian Smart City belum tercapai, Kominfo terus melakukan evaluasi dengan melibatkan tim independen guna mencapai tujuan tersebut,” ungkapnya di salah satu hotel Samarinda, Jumat (17/11/2023).

“Mendapatkan informasi adalah hak asasi setiap warga negara sesuai pasal 28F UUD 1945. Pelayanan publik harus berjalan secara optimal, dan saat ini masih banyak instansi pemerintah yang belum memiliki aplikasi digital terkoordinir untuk mengelola pengaduan pelayanan publik,” ungkapnya.