SAMARINDA: Pemerintah menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Ibu Kota Politik Indonesia mulai tahun 2028.
Kepastian itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.
“Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” demikian bunyi beleid tersebut.
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menyambut penetapan itu dengan mengingatkan pentingnya kesiapan daerah.
Menurutnya, seluruh masyarakat harus menyiapkan diri agar mampu bersaing dan beradaptasi dengan perubahan besar yang akan terjadi.
“Siap-siap insya Allah tahun 2028 kita harus bersiap untuk memiliki daya saing. Kita harus siap dengan segala sesuatunya, siap berdampingan dengan seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, bahkan masyarakat global yang akan hidup berdampingan. Maka perbaiki mental kita, siap tempur, pantang kendur,” tegas Rudy saat diwawancarai, Senin, 22 September 2025.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menambahkan peran Kaltim sangat besar sebagai pintu gerbang menuju IKN.
Menurutnya, infrastruktur menjadi fokus utama yang harus disiapkan dalam tiga tahun ke depan.
“Dengan adanya Perpres ini, karena tinggal tiga tahun lagi, maka kita mempersiapkan infrastruktur yang baik,” ucapnya.
Seno menuturkan bahwa Bandara Sepinggan kini tengah dibenahi secara menyeluruh, termasuk renovasi ruang VIP yang rampung tahun ini untuk melayani tamu-tamu penting.
Ia menambahkan, akses jalan menuju IKN juga tengah dipersiapkan, baik jalur tol maupun jalan penghubung dari Kilometer 38 hingga Petung.
Bahkan, jalur dari Sotek hingga Bongan dirancang menjadi super hub yang menghubungkan kabupaten sekitar seperti Kutai Barat, Mahakam Ulu, Penajam Paser Utara, Paser, dan Kukar.
Penetapan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 menjadi tonggak penting bagi Kalimantan Timur.
Selain kesiapan infrastruktur, mental dan daya saing masyarakat juga dinilai sebagai kunci agar Kaltim mampu menjawab tantangan hidup berdampingan dengan masyarakat dari seluruh Indonesia bahkan dunia.