SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menegaskan komitmennya memperkuat pertahanan siber di tengah pesatnya transformasi digital.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, saat membuka kegiatan Sosilasisasi Security Awareness Keamanan Siber di Aula Inspektorat Daerah Provinsi Kaltim, Rabu, 3 September 2025.
Faisal menekankan, kemajuan teknologi informasi telah membawa kemudahan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Namun, kemajuan tersebut diiringi ancaman serius, mulai dari kebocoran data, phishing, penyalahgunaan akun, hingga serangan terhadap infrastruktur digital.
“Apabila tidak diantisipasi, ancaman ini dapat mengganggu kelancaran pelayanan publik dan merugikan masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, menurutnya keamanan siber harus menjadi prioritas bersama, bukan hanya tanggung jawab Diskominfo atau BSSN semata, tetapi seluruh perangkat daerah, aparatur, hingga individu yang terhubung dengan jaringan digital pemerintah.
Faisal menyebut kesadaran kolektif menjadi benteng pertama dalam mencegah ancaman siber.
Ia mencontohkan kebiasaan sederhana seperti menjaga kerahasiaan kata sandi, berhati-hati membuka tautan mencurigakan, hingga bijak menggunakan media sosial.
Dalam paparannya, Faisal juga mengingatkan keberadaan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Kaltim yang diluncurkan pada 16 November 2021.
Saat ini, 9 dari 10 kabupaten/kota di Kaltim sudah memiliki Tim CSIRT, kecuali Penajam Paser Utara yang diimbau segera membentuk tim serupa.
“Forum ini bagian dari upaya memperluas jangkauan CSIRT. Sosialisasi seperti hari ini bertujuan memberikan pemahaman praktis kepada aparatur agar lebih waspada dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital,” lanjutnya.
Diskominfo Kaltim berharap kegiatan ini tidak sekadar menambah wawasan, melainkan menumbuhkan budaya sadar keamanan informasi di seluruh perangkat daerah.
Dengan meningkatnya kesadaran dan kapasitas SDM, kata Faisal, ekosistem pemerintahan daerah akan lebih aman, andal, dan dipercaya masyarakat.
Kegiatan ini diikuti 100 peserta yang terdiri dari pengelola TIK seluruh perangkat daerah Pemprov Kaltim serta Diskominfo kabupaten/kota se-Kaltim.
Narasumber yang hadir berasal dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yakni Fauzan Budi Setiawan Manggala Informatika Ahli Pertama, dan Siti Rahmawati Analis Kebijakan Ahli Pertama.
Melalui forum ini, Pemprov Kaltim menargetkan terbangunnya budaya sadar keamanan informasi, meningkatnya kapabilitas SDM pemerintahan, serta penguatan sinergi antarinstansi.
“Dengan pertahanan siber yang kokoh, transformasi digital daerah bisa berjalan sesuai harapan, menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel,” tutup Faisal.