BANDUNG : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berhasil meraih penghargaan Terbaik II dalam Anugerah Media Humas (AMH) 2024 untuk kategori Media Sosial. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di Pullman Hotel, Bandung, Kamis (10/10/2024).
Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas inovasi dan kontribusi Humas Kemenkumham dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media sosial.
Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama (Karo Hukerma) Kemenkumham, Hantor Situmorang, menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan tersebut. Ia menyebut pencapaian ini bukanlah hal mudah mengingat ketatnya persaingan antar kementerian dan lembaga.
“Penghargaan ini luar biasa, bisa menjadi nominator di acara ini bukanlah hal yang mudah. Banyaknya peserta yang berpartisipasi menunjukan persaingan yang positif dari berbagai kalangan untuk berlomba-lomba memberikan informasi yang terbaik kepada publik,” ujar Hantor.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan ini didukung oleh arahan dari Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, serta Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Nico Afinta, yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan media sosial.
“Media sosial saat ini menjadi salah satu media yang paling dekat dengan masyarakat. Untuk itu kami terus melakukan berbagai inovasi yang relevan termasuk dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kemenkominfo, Prabu Nindya Revolusi, mengatakan bahwa kinerja humas yang unggul di era digital harus mampu memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI) dalam pengelolaan media sosial. Menurutnya, ia membantu mempermudah pekerjaan rutin sehingga humas dapat fokus pada strategi komunikasi yang lebih kompleks.
“Humas harus menjadi navigator komunikasi publik di era kesadaran artifisial. Teknologi AI pada akhirnya dapat digunakan untuk menjaga citra positif,” tutup Prabu.
Anugerah Media Humas (AMH) merupakan kompetisi tahunan yang diikuti oleh 162 instansi, termasuk kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
