SAMARINDA: Angka kemiskinan di Kalimantan Timur (Kaltim) tercatat menurun menjadi 5,17 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Meski demikian, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim tetap ditargetkan menekan angka tersebut hingga 4 persen dalam waktu mendatang.
Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyebut posisi Kaltim yang sudah berada di bawah rata-rata nasional sekitar 8 persen justru membuat tantangan semakin berat.
Namun, pemerintah pusat tetap meminta kontribusi penurunan lebih lanjut dari daerah.
“Alhamdulillah angka kemiskinan turun, meskipun tidak sedalam yang diharapkan pusat,” ujarnya, Senin, 23 Februari 2026.
Upaya penurunan dilakukan Dinsos melalui koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang berada di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Penyusunan rencana penanganan kemiskinan daerah menjadi cetak biru kolaborasi antar-satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memastikan intervensi tepat sasaran.
Andi Ishak mengakui fokus utama saat ini adalah memastikan akurasi data penerima bantuan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
Skema evaluasi, verifikasi, dan validasi terus dilakukan Dinsos, termasuk ground check atau pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan penerima berada pada desil 1 hingga 5 sesuai parameter BPS.
“Ground check ini penting untuk memastikan mereka yang masuk daftar benar-benar berada pada desil yang tepat,” jelasnya.
Di sisi lain, permasalahan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) kesehatan sebelumnya juga menjadi perhatian.
Diketahui sejumlah penerima yang belum siap menjadi peserta mandiri turut terdampak penghentian bantuan.
Namun, sebagian peserta telah direaktivasi, terutama penderita penyakit kronis atau yang masih aktif mengakses layanan kesehatan.
“Mereka yang sudah mampu harus siap keluar, tapi yang masih layak tentu harus tetap kita pastikan menerima bantuan,” tegasnya.
Dengan demikian, Andi Ishak menilai pembenahan data menjadi kunci agar program pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
