BONTANG : Ketua Komisi A DPRD Bontang Heri Keswanto mengusulkan agar anggaran penanganan stunting yang saat ini tersebar di sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lebih difokuskan pada dua OPD utama yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes) dan kecamatan.
“Usulan kami dari Komisi A adalah supaya tidak terlalu banyak OPD yang terlibat. Cukup difokuskan pada dua OPD saja, yaitu Dinas Kesehatan dan kecamatan,” tegas Heri, Selasa (5/11/2024).
Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program penanganan stunting yang dirasa belum optimal.
Saat ini, anggaran untuk penanganan stunting di Kota Bontang mencapai Rp3 miliar dan tersebar di berbagai OPD, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Keluarga Berencana (KB), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Namun, Heri menilai bahwa pembagian anggaran yang tersebar di banyak OPD justru menghambat tercapainya hasil yang maksimal.
Heri menjelaskan, dengan melibatkan lebih sedikit OPD, pemerintah akan lebih mudah untuk memantau perkembangan dan evaluasi hasil program.
Pembagian anggaran yang terlalu banyak bisa menyebabkan ketidaksesuaian dalam implementasi, di mana setiap OPD memiliki pendekatan dan prioritas yang berbeda.
“Seandainya hanya Dinas Kesehatan dan kecamatan yang bertanggung jawab, kita bisa tahu takaran penyelesaiannya. Kalau ini tersebar, masing-masing OPD punya pemikiran dan cara sendiri, jadi tidak sinkron,” ujar politisi Partai Gerindra ini.
Menurutnya, pengalaman penanganan pandemi COVID-19 bisa menjadi pelajaran berharga.
Ketika pandemi melanda, hanya beberapa OPD yang terlibat langsung, dan hasilnya bisa segera terlihat karena fokusnya jelas.
“Kalau stunting, cukup Dinas Kesehatan yang fokus pada masalah gizi dan kesehatan, sementara kecamatan menangani infrastruktur dasar seperti sanitasi,” lanjut Heri.
Heri juga menekankan pentingnya kesesuaian antara Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing OPD.
Dengan cara ini, OPD lainnya bisa fokus pada tugas utama mereka tanpa terbebani oleh tanggung jawab tambahan dalam penanganan stunting.
“Keterlibatan banyak OPD justru menimbulkan hambatan koordinasi. Setiap OPD punya prioritas yang berbeda-beda. Bukan susah menghadirkan mereka, mengumpulkan mereka mudah. Tapi kita tidak tahu persentase kinerja mereka seperti apa, karena masing-masing punya pemikiran sendiri,” kata Heri.
Dengan adanya usulan tersebut, Heri berharap penyederhanaan dalam penanganan anggaran stunting dapat menciptakan hasil yang lebih optimal.(*)