Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dan DPRD tengah menggodok sektor pariwisata untuk menggali pendapatan asli daerah (PAD), pasca migas, maka pariwisata harus mempunyai lembaga khusus yang disebut Dinas Pariwisata.
Hal tersebut dikatakan, Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Suharno dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendapat Daerah, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar), serta sejumlah perusahaan yang ada di Kota Bontang, Selasa (21/6/2022).
“Kalau kita ingin mengembangkan wisata di Bontang dan dikerjakan secara profesional maka harus ada lembaga khusus. Oleh karena itu saya mengusulkan agar Dinas Pariwisata dipisah dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata,” kata Suharno
Menurutnya, dengan dibentuknya Dinas Pariwisata maka program dan anggaran pengembangan wisata akan lebih terarah.
“Jika masih dalam satu dinas (Dispopar) maka anggaran juga akan terpecah sehingga tidak fokus untuk pengembangan pariwisata,” ujarnya.
Dirinya pun meminta Pemerintah Kota Bontang, untuk segera merealisasikan usulan tersebut sebelum tahun 2024.
“Harapan kita sebelum tahun 2024 sudah dipisah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Bontang, Rustam kepada Narasi.co menerangkan akan lebih baik jika Dinas Pariwisata di sandingkan dengan Dinas Kebudayaan. Yang artinya Dinas Kebudayaan harus ikut terpisah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
“Akan lebih baik jika Dinas Pariwisata dan Kebudayaan digabung, sebab budaya, tradisi dan rumah adat juga bisa merujuk pada wisata budaya,” tandasnya.
Dirinya berharap, pemerintah bisa merespon usulan tersebut. Sebab pariwisata menjadi satu-satu sumber pendapatan daerah pasca migas.
“Tadi kita dengar sendiri, PT Badak LNG beroperasi hingga 2025 nanti. Nah bagaimana setelah itu. Oleh karena itu dari sekarang kita perjuangkan sektor pariwisata, sebab jika berpatokan di pertanian, tidak mungkin bisa sebab wilayah kita sebagian besar perairan,” tandasnya.