SAMARINDA : Anggota DPRD Kota Samarinda Damayanti mendukung upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melakukan penanganan kemiskinan ekstrem berbasis data agar tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran.
Hal itu menyusul hasil laporan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Samarinda Isfihani.
Menurut Isfihani, bahwa data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), jumlah penduduk miskin ekstrem di Kota Samarinda yakni 6.973 jiwa dan 1.456 kepala keluarga (KK).
Informasi itu disampaikan Isfihani saat Wali Kota Samarinda Andi Harun menyerahkan bantuan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) dan pencanangan gerakan orang tua asuh wajib belajar 12 tahun bagi anak miskin ekstrem usia sekolah di Kota Samarinda tahun 2023.
Damayanti hadir mewakili Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda dalam penyerahan batuan yang digelar di Halaman Kantor Kecamatan Samarinda Utara Jalan Poros Kebun Agung Kelurahan Lempake, Kamis (15/6/2023).
Damayanti menerangkan hasil verifikasi dan validasi dari data jumlah penduduk miskin ekstrem tersebut menjadi acuan Pemkot Samarinda agar menfokuskan agenda dan program pengetesan kemiskinan ekstrem yang berbasis data.
“Dengan data yang sudah ada itu (6.973 jiwa masyarakat miskin ekstrem), program penanggulangan kemiskinan ekstrem dapat fokus ke data tersebut,” ungkap Damayanti saat ditemui narasi.co di Sekretariat DPRD Kota Samarinda, Kamis (15/6/2023).
Dia bilang selain dengan program-program khusus dalam upaya pengentasan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Miskin Ekstrem.
Namun agenda dan kebijakan pemerintah kota yang telah ada juga dapat integritasikan secara terpadu.
Misal, dengan data spesial 6.973 jiwa itu dapat meningkatkan ketepat sasaran jangkauan intervensi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) Pemkot dalam menangani kemiskinan di Kota Tepian.
Kemudian data P3KE itu bisa diharmonisasikan dengan program-program pembangunan dan pemberdayaan dari lintas sektoral di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Seperti pelatihan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) hingga meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan kerja sama semua pihak, saling gotong-royong menanggulangi kemiskinan ekstrem berbasis data tadi. Maka target pemerintah untuk Indonesia di Desember 2024 harus zero (0%) miskin ekstrem, bukan hak yang mustahil Samarinda bisa mencapainya,” terangnya. (*)