SAMARINDA : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Analisis Data Ganda dan Invalid untuk persiapan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.
Kegiatan ini berlangsung di Grand Equator Hotel, Kota Bontang, mulai tanggal 7 hingga 9 September 2024, dan dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.
Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kaltim, Iffa Rosita, menyatakan bahwa Rakor ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data pemilih sementara (DPS) di tingkat kabupaten/kota akurat dan terkini.
“Kami melakukan pencermatan terhadap DPS karena pergerakan data pemilih sangat fluktuatif, terutama di daerah-daerah yang mengalami perubahan administrasi penduduk,” ujarnya.
Menurut Iffa, salah satu fokus utama Rakor adalah mengidentifikasi penyebab data ganda dan invalid, seperti kesalahan dalam pencatatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Kartu Keluarga (NKK).
Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh pemilih terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sesuai.
“Setiap tengah malam, data pemilih terus diperbarui. Kami harus terus menganalisis alasan di balik data yang tidak valid, apakah karena pemilih pindah domisili atau ada kesalahan dalam pencatatan NIK dan NKK,” tambahnya.
Sejauh ini, KPU Kaltim telah berhasil mengurangi jumlah data ganda dari 2.636 menjadi 825 kasus, sementara kasus data invalid terkait NIK tersisa 6 kasus, NKK 8 kasus, dan satu kasus pemilih di bawah umur yang sedang diperbaiki.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kaltim, Ramaon Dearnov Saragih, juga menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam menciptakan daftar pemilih yang komprehensif dan akurat.
Menurutnya, penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan program yang terinci dan sistematis, melibatkan berbagai pihak dari Pantarlih hingga KPU Kabupaten/Kota.
“KPU berkomitmen mewujudkan data pemilih yang bersih, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan kredibel,” ucapnya.
Lebih lanjut, Iffa menyampaikan rasa syukur karena jumlah data ganda di Kalimantan Timur termasuk yang paling sedikit dibandingkan dengan provinsi lain.
Ia berharap, dengan penyelesaian kasus data ganda ini, partisipasi masyarakat (Parmas) pada Pilkada 2024 bisa meningkat.
“Kami bersyukur data ganda yang kami temukan di Kaltim relatif sedikit. Besok, kami akan melakukan pencermatan terhadap sisa ganda 825, sehingga bisa menjadi 0 dan tidak ada pemilih ganda di Kaltim,” pungkas Iffa. (*)
