SAMARINDA : Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) Rusmadi mengungkapkan tingkat partisipasi masyarakat (parmas) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Samarinda termasuk rendah.
Tercatat, pada tahun 2015 parmas hanya 49 persen. Kemudian pada tahun 2020 sebesar 52 persen.
“Menjadi pertanyaan besar, dimana 48 persen lainnya,” sindirnya pada Simulasi Pemungutan Suara Dengan Satu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Tahun 2024 di Education Center SMA Negeri 10 Samarinda, Jalan P.M. Noor, Sabtu (16/11/2024).
Jika melihat persenan, lanjutnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah belum mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.
Maka dari itu, dirinya menginginkan agar kepala daerah mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.
“Pemerintah siapa pun, sekuat apa pun, yang namanya kepala daerah tanpa dukungan masyarakat pasti tidak mungkin bisa membangun kota ini, daerah ini, negeri ini dengan lebih baik dan maju,” tegasnya.
Hal itu, sebab persoalan-persoalan yang ingin diselesaikan oleh pemerintah tak lain adalah persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Jangan sampai kemudian kepala daerah membangun apa, padahal kebutuhan masyarakatnya lain,” tuturnya.
Menurutnya, tidak menggunakan hak pilih berarti masih banyak masyarakat yang tidak ikut menentukan arah kebijakan.
Untuk itu, Rusmadi sangat mengharapkan pastisipasi masyarakat pada Pilkada 2024.
“Sangat memalukan, sebagai warga negara yang baik sebenarnya tidak ada pilihan. Wajib hukumnya bagi kita menggunakan hak suara,” serunya.
Ia pun meminta seluruh tingkatan penyelenggara Pilkada 2024 di masing-masing daerah untuk berbondong-bondong memastikan warga datang ke TPS pada 27 November mendatang dan mencoblos sesuai hati nurani.
Ia bahkan juga mengimbau agar warga yang tidak datang ke TPS diberi sanksi sosial oleh ketua RT maupun lurah.
“Paling tidak RT/lurah berikan prioritas yang datang ke TPS. Itu menunjukkan yang datang ke TPS adalah warga yang baik dan bertanggung jawab,” pesannya.
Ia menegaskan, pilkada adalah persoalan serius dan kunci sukses pilkada bukan terpilihnya kepala daerah.
“Jika kepala daerah tidak mendapat dukungan banyak oleh warga itu berarti kita meragukan tingkat partisipasi daripada warga. Padahal, kunci sukses pembangunan itu adalah partisipasi masyarakat,” pungkasnya.(*)