SAMARINDA: Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur (Kaltim) Bambang Arwanto menilai kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk Kaltim pada prinsipnya mencukupi.
Menurut dia, persoalan utama bukan semata-mata kekurangan kuota, melainkan distribusi yang belum optimal, termasuk operasional stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan dugaan praktik pengetapan BBM.
Bambang mengatakan, data BPH Migas menunjukkan konsumsi riil masyarakat mendekati alokasi BBM yang diberikan, dengan tingkat penyerapan sekitar 97 persen.
“Kalau kita lihat kuota, memang mencukupi berdasarkan data BPH Migas. Cuma yang tidak optimal adalah pendistribusiannya, pertama operasional SPBU, kemudian banyak pengetap yang harus diselesaikan,” ujarnya, di Samarinda, Kamis, 22 Oktober 2026.
Ia menilai pengawasan perlu diperkuat untuk mencegah penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi. Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah penggunaan kode QR yang tidak sesuai dengan kendaraan penerima BBM.
Menurut Bambang, kondisi tersebut perlu ditangani agar BBM bersubsidi dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sementara itu, data Pertamina Patra Niaga yang disiapkan untuk rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Kaltim pada 30 September 2026 menunjukkan penyaluran Pertalite dan Biosolar berpotensi melampaui kuota hingga akhir tahun.
Kuota Pertalite Kaltim tercatat sebesar 529.670 kiloliter (KL). Penyalurannya hingga 31 Desember 2026 diproyeksikan mencapai 537.691 KL atau berpotensi melampaui kuota sebesar 8.021 KL.
Adapun kuota Biosolar sebesar 205.804 KL, sedangkan proyeksi penyalurannya hingga akhir tahun mencapai 211.008 KL. Dengan demikian, penyaluran Biosolar diperkirakan melebihi kuota sekitar 5.204 KL.
Rata-rata penyaluran Pertalite juga mengalami peningkatan 8,7 persen, dari 1.410 KL per hari pada periode 1 Januari–9 Juni 2026 menjadi 1.532 KL per hari pada periode 10 Juni–28 September 2026.
Penyaluran Biosolar naik 3,9 persen, dari rata-rata 550 KL menjadi 571 KL per hari. Sebaliknya, rata-rata penyaluran Pertamax turun 21,9 persen, dari 810,59 KL menjadi 633,42 KL per hari. Penyaluran Dexlite juga turun 39,5 persen, dari 90,49 KL menjadi 54,76 KL per hari.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kaltim disebut mengusulkan kebutuhan Pertalite sekitar 1.269.000 KL untuk seluruh kabupaten dan kota. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan kuota yang tersedia saat ini, yakni 529.670 KL.
Terkait kuota BBM untuk 2027, Bambang mengaku belum mengetahui besaran usulan yang akan diajukan maupun informasi mengenai kemungkinan pengurangan alokasi oleh pemerintah pusat.
“Belum, nanti saya cek ke Biro Ekonomi. Pengerjaannya di Biro Ekonomi,” katanya.
Sebelumnya, dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kementerian Keuangan pada 14 Agustus 2026, pemerintah menyampaikan proyeksi volume BBM bersubsidi tahun depan sebesar 20,09 juta KL. Angka tersebut lebih rendah 28,34 juta KL atau sekitar 58,5 persen dibandingkan kuota 2026 sebesar 48,43 juta KL.
Meski demikian, besaran kuota BBM bersubsidi yang akan dialokasikan untuk Kaltim pada 2027 masih menunggu proses pengusulan dan penetapan lebih lanjut.
