KUTIM: Keterbatasan akses internet yang lama membayangi sekolah-sekolah di Kutai Timur (Kutim) akhirnya mendorong pemerintah merumuskan pendekatan baru.
Pada Rabu, 19 November 2025, Diskominfo Staper Kutai Timur memperkenalkan Program SIKAT atau Strategi Internet Kutai Timur Aman dan Terkelola melalui sebuah sosialisasi resmi di kantor dinas.
Program ini menjadi upaya terbaru untuk mengatur ulang layanan internet pendidikan yang selama ini tersendat.
Dalam beberapa tahun terakhir, sekolah di Kutai Timur menghadapi tantangan berulang terkait konektivitas.
Gangguan jaringan menunda proses administrasi digital, menghambat kegiatan belajar berbasis internet, hingga mengacaukan pelaksanaan ANBK di sejumlah satuan pendidikan.
Guru dan siswa yang membutuhkan sumber belajar daring tak jarang kesulitan mengakses materi karena kualitas jaringan tidak merata antarwilayah.
Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar H. Siburian, menyampaikan bahwa SIKAT disiapkan sebagai jawaban atas persoalan tersebut.
Ia menekankan bahwa yang dibangun bukan hanya jaringan, melainkan mekanisme pengelolaan yang lebih transparan dan dapat diaudit.
“Kami ingin akses yang adil dan aman untuk semua sekolah. Jadi bukan sekadar menyediakan internet, tapi memastikan sistemnya berjalan dengan pengawasan yang jelas,” ujar Ronny.
Ia menjelaskan bahwa layanan internet sekolah harus dipastikan tetap sejalan dengan kebutuhan pendidikan.
“Prinsipnya, pemakaian jaringan diarahkan untuk kegiatan akademik. Kami bertugas memastikan layanan tidak melenceng dari tujuan itu,” ucapnya.
Kepada para peserta sosialisasi yang berasal dari perwakilan sekolah dan koordinator wilayah, Ronny mengingatkan pentingnya membangun budaya digital yang bertanggung jawab dan meningkatkan pemantauan rutin terhadap penggunaan layanan.
Pemaparan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur TIK, Sulisman. Ia mengungkapkan bahwa Kutai Timur memiliki 694 sekolah di bawah 18 korwil.
Namun hanya 191 sekolah yang pernah menerima akses internet gratis, dan layanan tersebut berhenti sejak Maret 2025 karena kuota habis.
Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa skema lama tidak cukup menopang kebutuhan pendidikan secara konsisten.
Untuk itu, Program SIKAT dirancang dengan lima komponen utama yang disusun berdasarkan evaluasi lapangan.
Komponen tersebut meliputi dashboard pemantauan terpusat yang menampilkan kondisi jaringan secara real-time, pengaturan bandwidth agar kebutuhan pembelajaran mendapat prioritas, penyaringan konten menggunakan teknologi MikroTik untuk menjamin keamanan siswa, sistem autentikasi khusus bagi pengguna di lingkungan sekolah, serta peta digital yang menggambarkan sebaran akses internet antarwilayah.
Pemetaan ini diperlukan untuk menentukan strategi penyebaran jaringan secara adil. Penerapan program dilakukan bertahap.
Dalam 60 hari pertama, sepuluh titik akses baru akan dipasang untuk menguji struktur awal sistem.
Setelah itu, Diskominfo akan menyempurnakan pengaturan teknis sebelum melakukan integrasi layanan dengan platform pendidikan daerah.
“Tujuan kami membangun fondasi yang kuat sebelum masuk ke sistem yang lebih luas,” kata Sulisman.
Ia menyebut program ini sebagai komitmen daerah untuk membangun infrastruktur TIK yang tahan lama bagi dunia pendidikan.
Dukungan terhadap program datang dari unsur sekolah.
Kepala Sekolah 014 Sangatta Utara, Mulhatim, menyatakan bahwa upaya memperbaiki akses internet sangat penting bagi sekolah yang sedang menerapkan program berbasis teknologi.
“Kami menghargai langkah ini dan berharap implementasinya dapat berkesinambungan. Proses belajar sangat bergantung pada jaringan yang stabil,” ujarnya.
Dengan hadirnya Program SIKAT, pemerintah daerah berharap ekosistem digital pendidikan di Kutai Timur dapat tertata lebih baik.
Program ini diharapkan bukan hanya menambah jaringan, tetapi membentuk pola pengelolaan yang berkelanjutan untuk mendukung kualitas pembelajaran. (Adv)
