SAMARINDA: Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V. Zahry, menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap indikasi munculnya praktik prostitusi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah penyangganya.
Ia menekankan bahwa masalah sosial seperti ini tidak bisa dianggap sepele, mengingat IKN dirancang sebagai kawasan strategis nasional yang merepresentasikan wajah masa depan Indonesia.
“Bagaimanapun, ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitar IKN. Saya mendapatkan informasi bahwa praktik prostitusi bukan hanya terjadi di dalam IKN, tapi juga menyebar ke wilayah sekitarnya,” ujar Sarkowi pada Senin, 21 Juli 2025.
Menurutnya, geliat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan IKN membawa dampak ganda.
Di satu sisi, membuka peluang besar bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja; namun di sisi lain, juga memunculkan dinamika sosial baru, termasuk meningkatnya potensi praktik menyimpang seperti prostitusi.
Sarkowi menegaskan bahwa penanganan persoalan ini harus dilakukan secara terintegrasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Otorita IKN (OIKN).
Kedua lembaga tersebut, menurutnya, memiliki kewenangan dan instrumen untuk menjalankan upaya preventif maupun kuratif.
“Jangan sampai kawasan strategis ini justru menjadi pasar liar karena ada peluang, tapi tidak ada pengawasan,” tegasnya.
Upaya pencegahan, lanjut Sarkowi, perlu dilakukan melalui pendekatan edukatif kepada masyarakat lokal, khususnya di wilayah yang berbatasan langsung dengan IKN.
Edukasi ini bertujuan untuk mencegah keterlibatan warga dalam praktik prostitusi, baik sebagai pelaku maupun pengguna jasa.
Sementara itu, upaya kuratif harus dijalankan secara paralel, melalui penegakan hukum, razia di titik-titik rawan, serta pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual.
Ia menekankan pentingnya tindakan tegas dari aparat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berkedok prostitusi.
Sarkowi juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap munculnya modus perekrutan perempuan dari luar daerah dengan janji pekerjaan layak, yang ternyata dijebak menjadi pekerja seks komersial setelah tiba di Kalimantan Timur.
“Kalau mereka tidak punya akses membela diri atau keluarga di sini, bisa jadi mereka pasrah dan akhirnya terjebak,” katanya.
Ia menilai bahwa fenomena ini bukan sekadar persoalan moralitas, tetapi sudah masuk ke ranah perdagangan orang yang membutuhkan penanganan serius secara hukum dan sosial.
Lebih jauh, Sarkowi menegaskan bahwa kualitas sebuah kota tidak hanya diukur dari kemegahan infrastruktur dan kemajuan fisik, tetapi juga dari bagaimana nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial ditegakkan.
“Penanganan dini dan strategis sangat penting agar IKN tidak menjadi ladang subur bagi praktik-praktik menyimpang. IKN harus tampil sebagai pusat peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa,” tandasnya.