Samarinda – Menilik kinerja rekan kerja pada tiga bulan pertama di awal tahun 2022, Komisi III DPRD Kaltim meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim untuk kerja cepat agar daya serap anggaran untuk pembangunan mampu maksimal.
“Fokus kita untuk tiga bulan pertama anggaran 2022 supaya bisa dipercepat, karena kalau lambat-lambat kerjanya nanti daya serap tidak maksimal,” tutur Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang usai melakukan rapat bersama dinas terkait, Selasa (22/3/2022).
Verdiana mengatakan, di samping melakukan rapat koordinasi dengan rekan kerja karena dirinya baru menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Kaltim setelah adanya peralihan Alat Kelengkapn Dewan (AKD) belum lama ini, pihaknya juga ingin mendapatkan informasi terkait progres belanja tahun 2022, kemudian proker di tahun 2023.
“Iya apalagi jalan menuju ke Kabupaten Mahakam Ulu itu jangan sampai menjadi 3T terus tertinggal, makanya kita mendorong ke sana terutama untuk jalan nonstatus kita berusaha makanya kita rapat dengan PUPR supaya ada solusi secepatnya,” katanya di Sekretariat DPRD Kaltim.
Sementara itu mengevaluasi kinerja pada tahun sebelumnya, Kepala Dinas PUPR M Fitra Firnanda menyebutkan, anggaran yang terserap di tahun 2021 telah 80 persen.
“Karena memang ada penghematan dari sisa lelang bukan karena tidak dikerjakan,” tegasnya.
Kemudian dari pelaksanaan kontrak sendiri diakuinya memang ada beberapa yang terlambat tapi bukan berarti tidak selesai, tetap akan diselesaikan di tahun 2023 dan bahkan melalui mekanisme denda. Sehingga capaian atau program yang menjadi indikator kinerja Dinas PU sendiri sampai dengan saat ini sudah tercapai.
“Memang ada yang belum misalnya seperti penanganan banjir, memang belum kita capai tapi masalah ini kan kompleks ya bukan karena hanya masalah teknis, banyak juga masalah sosial di sana belum lagi masalah kewenangan,” terang Fitra.
Dan yang menjadi kewenangan pihaknya sendiri misalnya normalisasi sungai di Kabupaten Kutai Timur tepatnya di Sangatta. Ini sedang dikerjakan sejak tahun 2021 dan 2022 ini, termasuk untuk tahun 2023 juga sudah diprogramkan untuk normalisasi sungai.
Mengonfirmasi besaran anggaran yang dibutuhkan untuk normalisasi sungai di tahun 2022 ini Fitra mengatakan, pihaknya membutuhkan sekitar Rp 7 miliar dan sekitar Rp 6 miliar untuk tahun 2023.
Disinggung adanya kendala dalam penyelesaian normalisasi sungai, Fitra menuturkan, masalah di lapangan tentunya ada termasuk seperti masalah sosial. Hanya bagaimana dalam mengatasinya.
“Ada wacana memang apakah nanti tinggal dikerjasamakan dengan TNI begitu,” bebernya.
Kembali diterangkan Fitra, luas lokasi sungai yang dinormalisasi menggunakan mesin dan pompa air ini seluas 1.600 meter. Seluas 450 meter sungai yang telah berhasil dinormalisasi pada tahun 2021.
“Sudah dinormalisasi tahun 2021 sekitar 450 meter lah kira-kira. Itu plus dengan bangunan petra pott (bangunan pelindung supaya sedimentasi tidak masuk ke muara lagi) Jadi habis dinormalisasi harapannya hasilnya bisa lebih baik lagi,” tuturnya.