SAMARINDA : Kalimantan Timur (Kaltim) terus menunjukkan komitmen kuat dalam pembangunan hijau melalui berbagai inisiatif kebijakan dan kerjasama internasional.
Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim, Prof. Daddy Ruhiyat, memaparkan perjalanan panjang upaya ini dalam konferensi pers di Hotel Aston Samarinda, Senin (2/12/2024).
“Sejak Deklarasi Kaltim Green pada 2010, Pemprov Kaltim telah berkomitmen mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan dalam tata kelola daerah,” ujar Daddy.
Ia menambahkan, deklarasi ini menjadi dasar regulasi seperti Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 22 Tahun 2011 yang mengutamakan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
Salah satu tonggak pencapaian Kaltim adalah implementasi program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang bertujuan menurunkan tingkat deforestasi dan degradasi hutan.
Program ini, menurut Daddy, telah membantu Kaltim menjadi pelopor pembangunan rendah karbon di Indonesia.
Sejak dibentuk pada 2011, DDPI Kaltim berperan sebagai penghubung berbagai pihak dalam mengendalikan perubahan iklim. Lembaga ini telah menyusun dokumen penting, termasuk Strategi dan Rencana Aksi Implementasi REDD+ serta Master Plan Perubahan Iklim Kalimantan Timur.
Daddy menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan.
“DDPI melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai target,” jelasnya.
Kaltim juga aktif dalam GCF Task Force, forum internasional yang mendukung pembangunan rendah karbon. Melalui keterlibatan ini, provinsi mendapatkan akses pendanaan global dan kesempatan berbagi pengalaman dengan wilayah lain.
Daddy menyebut langkah ini sebagai upaya membangun komitmen kolektif terhadap pengurangan emisi karbon.
“Keterlibatan di forum internasional memberi manfaat besar, termasuk dukungan finansial dan peningkatan kapasitas lokal,” ungkapnya.
Meski telah banyak capaian, tantangan tetap ada. Deforestasi, degradasi lahan, dan tekanan terhadap sumber daya alam masih menjadi persoalan utama. Prof. Daddy menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan untuk menjaga keberlanjutan program.
Dengan perjalanan panjang sejak 2010, Kalimantan Timur kini menjadi contoh nyata bagi provinsi lain dalam mengembangkan tata kelola hijau yang berbasis pembangunan berkelanjutan.(*)
