KUKAR : Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi virtual yang melibatkan lima kementerian guna memperkuat sinergi dalam penyelesaian permasalahan agraria dan tata ruang.
Pertemuan ini dihadiri Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Kehutanan, Kementerian Transmigrasi, serta Badan Informasi Geospasial (BIG).
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Akhmad Taufik Hidayat menegaskan peran pemerintah daerah sangat penting dalam mendukung kebijakan yang disepakati dalam forum ini.
Ia menyoroti bagaimana program transmigrasi di Kukar telah memberikan dampak positif yang nyata terhadap pembangunan daerah.
“Kami telah melihat bagaimana program transmigrasi mampu mengubah wilayah-wilayah seperti Tenggarong Seberang dan Sebulu. Daerah yang sebelumnya minim aktivitas, kini berkembang pesat berkat penguatan ekonomi yang didukung oleh program ini,” ujar Akhmad Taufik Hidayat usai mengikuti rapat virtual di Ruang Rapat Sekda Kukar, Senin, 17 Maret 2025.
Sementara itu, dalam aspek tata ruang, pemerintah daerah didorong untuk memanfaatkan ruang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Akhmad Taufik menyebut RTRW Kukar telah dipersiapkan dengan baik dan akan menjadi panduan utama dalam pengelolaan tata ruang serta pertanahan di daerah tersebut.
“Alhamdulillah, RTRW sudah kami siapkan. Dokumen ini menjadi landasan utama dalam pemanfaatan ruang dan pengelolaan pertanahan di Kukar,” tambahnya.
Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk memastikan tersedianya fasilitas umum dalam proyek perumahan subsidi yang dikembangkan oleh pengembang.
Nantinya, fasilitas tersebut akan diserahkan kepada pemerintah untuk dikelola dan dipelihara demi kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya nota kesepahaman ini diharapkan sinergi antara lima kementerian dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan agraria dan tata ruang.
Langkah ini diyakini mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mendorong pembangunan daerah yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. (Adv)