SAMARINDA: Pemerintah Kota Samarinda menyiapkan berbagai strategi pembangunan ekonomi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen.
Target tersebut disertai dengan upaya menekan angka kemiskinan, pengangguran, serta menjaga ketimpangan ekonomi masyarakat agar tetap terkendali.
Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Nadya Turisna, mengatakan arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut menjadi fokus utama dalam rapat lintas perangkat daerah yang membahas penyusunan RKPD 2027 di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda, Selasa, 10 Maret 2026.
“Prioritasnya ekonomi harus tetap tumbuh. Targetnya sekitar 6 koma sekian persen. Kalau ekonomi tumbuh, maka kemiskinan harus turun, pengangguran juga turun, dan rasio gini harus dijaga,” ujarnya usai rapat.
Ia menjelaskan, rasio gini menjadi salah satu indikator penting yang diperhatikan pemerintah daerah karena mencerminkan tingkat kesenjangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah.
Selain itu, pengendalian inflasi juga menjadi strategi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi di Samarinda.
Menurut Nadya, inflasi yang terkendali akan membantu menjaga stabilitas harga barang sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Kalau inflasi terjaga, berarti harga-harga barang stabil. Kalau masyarakat masih bisa membeli kebutuhan, berarti roda ekonomi berjalan,” katanya.
Dalam upaya pengendalian inflasi tersebut, Pemkot Samarinda juga memprioritaskan penguatan sektor ketahanan pangan.
Beberapa komoditas yang menjadi perhatian antara lain cabai, daging sapi, unggas, serta komoditas perikanan yang selama ini turut mempengaruhi fluktuasi harga di pasar.
“Kalau ketahanan pangan kita kuat, misalnya produksi cabai meningkat, itu bisa membantu menurunkan inflasi,” jelasnya.
Di sektor peternakan, pemerintah juga mendorong peningkatan produksi daging guna menjaga stabilitas harga di pasaran.
Sementara di sektor perikanan, perhatian diarahkan pada peningkatan produksi ikan air tawar seperti lele dan nila yang banyak dibudidayakan masyarakat Samarinda.
Menurut Nadya, komoditas ikan laut seperti ikan layang memang kerap mempengaruhi inflasi.
Namun pemerintah kota memiliki keterbatasan dalam pengelolaannya karena faktor kewenangan serta kondisi cuaca.
“Untuk menangkap ikan layang dibutuhkan kapal besar sekitar 30 sampai 50 GT, sedangkan kewenangan pemerintah kota hanya sampai kapal 5 sampai 7 GT,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Samarinda berencana menghadirkan fasilitas penyimpanan dingin atau cool storage untuk menjaga pasokan ikan saat produksi sedang melimpah.
Dengan penyimpanan tersebut, stok ikan dapat tetap tersedia di pasar sehingga lonjakan harga dapat ditekan.
Selain sektor pangan, penguatan UMKM dan ekonomi kreatif juga menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan ekonomi daerah.
Pemerintah kota melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda akan berkolaborasi dengan sektor pariwisata untuk mengembangkan produk ekonomi kreatif masyarakat.
“UMKM akan kita dorong, termasuk pengolahan produk perikanan seperti amplang dan berbagai produk olahan lainnya,” ujarnya.
Nadya menegaskan pembangunan ekonomi daerah membutuhkan kerja sama lintas perangkat daerah agar program yang disusun dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Ini kerja tim. Kita meramu kebijakan bersama, tetapi pelaksanaannya tetap di masing-masing perangkat daerah. Yang penting hasilnya harus berdampak pada masyarakat,” pungkasnya.
