SAMARINDA: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menggenjot realisasi program “Gratis Internet di Desa” yang akan menjangkau 841 desa di wilayahnya.
Program ini jadi bagian dari inisiatif digitalisasi desa yang diusung oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan wakilnya, Seno Aji, dalam skema besar bertajuk Gratispol.
Program ini akan menggunakan berbagai teknologi akses jaringan seperti fiber optic, sinyal telekomunikasi, dan satelit, demi memastikan seluruh desa bisa terkoneksi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Muhammad Faisal menyebut proses sedang berlangsung dan akan segera memasuki tahap implementasi.
“Masih berproses, insyaallah tanggal 15 Mei kami akan menggelar rapat koordinasi bersama Diskominfo se-Kaltim sekaligus menandatangani perjanjian kerja sama (PKS),” ujar Faisal, Rabu, 7 Mei 2025.
Menurutnya, pemasangan internet akan diprioritaskan pada titik-titik pelayanan publik seperti kantor desa, sekolah, dan puskesmas.
Bila semua titik tersebut telah memiliki koneksi, maka akan diarahkan ke ruang publik atau creative hub.
“Satu desa itu satu titik prioritas. Kalau di kantor desa sudah ada, kita geser ke puskesmas, kalau sudah juga, ke sekolah. Kalau semua sudah ada, kita sepakat untuk memasangnya di area publik atau creative hub,” jelasnya.
Faisal menambahkan, pemasangan akan diselesaikan secara bertahap hingga Desember mendatang, dengan skema anggaran yang dibagi dua: sebagian dari anggaran murni dan sisanya dari anggaran perubahan. Penempatan titik dimulai dari desa-desa yang paling mudah dijangkau lebih dahulu.
Program ini akan mencakup 841 desa yang tersebar di 197 kelurahan dan 105 kecamatan, mencakup tujuh kabupaten dan tiga kota di seluruh Kalimantan Timur.
Setiap titik internet akan mendapatkan subsidi pembiayaan operasional selama satu tahun penuh mulai 2026, dan akan dilanjutkan setiap tahun hingga 2030.
Internet gratis ini diyakini mampu menunjang efisiensi layanan publik serta mendukung aktivitas pendidikan dan kesehatan di desa.
Pemerintah berharap langkah ini akan mempercepat pemerataan digital dan membuka lebih banyak akses informasi bagi masyarakat pelosok.