SAMARINDA : Kemiskinan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi secara langsung mempengaruhi tingkat prevelensi stunting. Pasalnya kesejahteraan masyarakat miskin membuat keluarga utamanya orang tua memiliki keterbatasan dalam mengakses kebutuhan kesehatan untuk mencegah stunting pada anak.
Untuk itu Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso menyampaikan reduksi (penurunan) angka kemiskinan menjadi salah satu pendekatan yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda untuk menanggulangi permasalahan kasus stunting di Kota Samarinda.
Hal tersebut disampaikan berdasarkan hasil penyampaian beberapa kasus permasalahan penyelesaian stunting di sejumlah kecamatan, Kota Samarinda. Dalam rapat koordinasi Tim Audit Kasus Stunting semester 1 tahun 2023 digelar secara daring dan terpusat di Ruang Rapat Sembuyutan, Balai Kota Samarinda, Kamis (6/4/2023).
“Beberapa permasalahan penyelesaian di lapangan tadi berkenaan dengan kemampuan ekonomi masyarakat, untuk itu pemerintah akan menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang stunting,” ungkap Rusmadi sapaan akrabnya.
Orang nomor dua di Samarinda itu menjelaskan usaha penyelesaian ekonomi masyarakat miskin terkhusus warga yang mengalami kasus stunting merupakan tugas yang akan dilakukan oleh Pemkot Samarinda guna menurunkan angka stunting di Kota Tepian.
Karena sebagai daerah dengan cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC), Pemkot Samarinda terus menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan layanan kesehatan.
Misal dicontohkan Rusmadi, penyelesaian masalah stunting masyarakat yang tidak memiliki atau tidak aktif Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatannya, maka rumah sakit harus tetap memberikan pelayanan kesehatan terlebih dahulu.
“Seperti tadi jika ada warga yang stunting kemudian terkendala karena tidak memiliki atau tidak aktif BPJS Kesehatannya, maka saya sampaikan pemerintah telah mengarahkan untuk tetap diberikan pelayanan kesehatan. Tidak mengapa, karena ada Undang-undangnya dan selanjutnya nanti menyusul pengurusan BPJS kesehatannya,” jelasnya.
Kemudian diutarakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Samarinda Rusmadi, setidaknya ada tigal hal yang akan diprogram Pemkot Samarinda untuk pengentasan masalah ekonomi penanganan stunting. Pertama, bantuan dan perlindungan sosial dipastikan penyalurannya untuk mengamankan masyarakat tidak mampu dan berisiko stunting.
Kedua, program pemberdayaan masyarakat terlebih pelatihan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bagi orang tua agar memiliki pekerjaan dan berdayaguna memiliki ekonomi yang mandiri. Dan ketiga yakni menciptakan lingkungan yang baik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat.
“Kita harus melakukan penanganan stunting dari hulu hingga ke hilirnya. Faktor ekonomi yang menjadi salah satu faktor masalah penyelesaian stunting, tentunya juga akan kita (Pemkot Samarinda) melalui upaya yang terprogramkan,” terangnya.