SAMARINDA: Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) Kalimantan Timur (Kaltim), kini resmi memiliki Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang baru.
Pelantikan digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, dan dipimpin langsung Wakil Gubernur Seno Aji, Sabtu, 17 Mei 2025.
Prosesi pelantikan ditandai dengan penyerahan pataka FPKS dari Wagub Seno Aji kepada Ketua Umum DPP FPKS Kaltim Asbudi, yang disaksikan 95 pengurus terpilih dan sejumlah tokoh penting daerah.
Seno Aji mengapresiasi peran FPKS sebagai wadah mandiri yang berkomitmen memperjuangkan nasib petani kelapa sawit, khususnya petani mandiri yang tidak tergabung dalam kemitraan perusahaan.
Ia menegaskan sektor kelapa sawit sangat vital bagi perekonomian Kaltim, dengan luas lahan mencapai 1,4 juta hektare, di mana 20 persen di antaranya dikelola petani rakyat.
“Kalau petani sejahtera, maka angka kemiskinan akan turun, dan pengangguran juga berkurang. Ini bentuk kontribusi nyata sektor sawit terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Seno Aji.
Seno juga menyinggung pesan dari Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya ketahanan sektor sawit nasional dalam menghadapi tantangan global seperti perang dagang dengan Uni Eropa.
Ia berharap petani sawit di Kaltim bisa bertransformasi menjadi lebih modern.
“Kita ingin petani jadi petani berdasi. Gunakan alat modern agar lebih efisien dan produktif. Petani juga harus sejahtera bersama para pekerjanya,” tegas Seno.
Sementara itu, Ketua DPP FPKS Kaltim Asbudi menegaskan bahwa organisasinya hadir untuk menjadi garda terdepan dalam membela kepentingan petani sawit mandiri.
Ia menyebut, selama ini petani mandiri kesulitan menyuarakan aspirasinya karena tidak memiliki wadah representatif.
“FPKS lahir dari kebutuhan nyata. Kami ingin mengisi kekosongan perjuangan ini, dari urusan harga TBS, pupuk, hingga pendampingan hukum,” ungkap Asbudi.
Menurutnya, FPKS bersifat independen dan tidak terafiliasi dengan perusahaan maupun pemerintah.
Ia menekankan bahwa forum ini akan kritis terhadap kebijakan atau praktik industri yang merugikan petani.
“Kami tidak punya beban. Kalau ada kebijakan yang merugikan petani, ya kita lawan,” tegasnya.
Sejak berdiri sembilan tahun lalu, FPKS telah memiliki jaringan aktif di berbagai kabupaten/kota di Kaltim, termasuk Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara, dan Balikpapan. Ke depan, forum ini juga menargetkan ekspansi ke provinsi lain seperti Riau dan Sumatera Utara.
Salah satu capaian FPKS yang disorot adalah keberhasilannya menstabilkan harga Tandan Buah Segar (TBS).
Lima tahun lalu, saat harga TBS anjlok ke Rp400/kg, FPKS menggerakkan aksi tutup pabrik, yang langsung mengangkat harga menjadi Rp900/kg dalam hitungan jam. Kini, FPKS turut menjadi bagian dari tim perumus harga TBS bersama Dinas Perkebunan Kaltim berdasarkan SK Gubernur.
Ketua Dewan Penasehat FPKS Kaltim, Kasmidi Bulang, menyebut forum ini sebagai jembatan penting antara petani, pemerintah, dan perusahaan.
Ia berharap FPKS terus berperan sebagai penyeimbang dalam industri sawit yang sangat strategis ini.
“Selain soal harga, FPKS juga harus mengadvokasi konflik lahan, kemitraan plasma, dan hilirisasi produk sawit. Petani harus punya peran dalam rantai pasok industri,” kata Kasmidi.
Dengan semangat kemandirian dan perjuangan konkret, DPP FPKS Kaltim diharapkan mampu memperkuat posisi tawar petani sawit mandiri dalam mendorong keadilan ekonomi di sektor perkebunan nasional.(Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Emmi
