PENAJAM PASER UTARA: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengatakan data-data yang akan menjadi dasar pembangunan harus riil dari bawah.
Ia menyebut, daerah harus berani melakukan pendataan langsung riil di wilayah masing-masing, mulai dari desa dan kelurahan sebab hakikat otonomi daerah yang sudah cukup lama diperjuangkan adalah kemandirian.
“Bahkan ada OPD yang mengambil data dari Jakarta. Menurut saya ini sungsang. Kita ini otonomi, artinya mandiri. Lah kenapa minta data ke pusat, konyol itu aneh-aneh aja,” katanya.
“Ini challenge (tantangan) bagi kita. Tunjukkan data kita sendiri tapi pastikan benar-benar akurat agar daerah punya harga diri,” kata Akmal.
Hal itu ia katakan saat membuka Sosialisasi Data Desa Presisi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di Kantor Bupati PPU, Penajam, Senin (23/10/2023).
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu memaparkan, pemilik data sesungguhnya adalah wilayah sehingga data terbawah seharusnya bisa diperoleh dari masing-masing RT dan desa.
“Kita harus tahu dari mana titik mulainya. Kalau kita tidak tahu, itu wasting time namanya. Buang-buang waktu saja. Dalam iman saya, itu berdosa,” sindirnya.
Ia pun menjelaskan, titik awal yang dimaksud tak lain data presisi tentang kondisi awal sebelum program dimulai baik soal kependudukan, jumlah penduduk miskin, masalah sosial dan ekonomi, kesehatan serta pendidikan, hingga sebaran jumlah rumah tidak layak huni.
“Setelah enam bulan harus diketahui perubahannya. Enam bulan saya sampai dimana, setahun sampai dimana dengan sumber daya yang kita miliki. Jangan bicara pembangunan keberlanjutan jika kita tidak tahu dari mana kita memulai. Omong kosong itu semua,” ucapnya.
Ia menambahkan, perencanaan pembangunan tidak melulu harus proyek besar.
Menurutnya, segala hal harus diperhitungkan baik dari sisi kemampuan keuangan daerah maupun sumber daya lainnya.
“Jadi jangan besar nafsunya, tapi tenaganya kecil. Pilih mana, besar tapi tidak sukses atau kecil tapi puas,” katanya.
“Biar kecil yang penting sukses. Soal nanti akan ada penambahan, tentu akan kita sesuaikan selanjutnya,” pesannya.
Acara tersebut menghadirkan akademisi IPB Sofyan Sjaf dan dihadiri seluruh Forkopimda PPU, para camat, kepala desa dan lurah se-Kabupaten PPU. (*)