SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan dua program prioritas Gratispol dan Jospol tetap berjalan pada tahun anggaran 2026 meski ruang fiskal daerah mengalami tekanan berat akibat penurunan signifikan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Gratispol dan Jospol adalah program yang langsung dirasakan masyarakat, sehingga tetap menjadi prioritas,” tegas Sri Wahyuni saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terkait R-APBD 2026 dalam Rapat Paripurna Ke-46 DPRD Kaltim, Minggu, 30 November 2025.
Sri menjelaskan bahwa penurunan pendapatan daerah dari komponen Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi tantangan paling besar pada R-APBD 2026.
Kebijakan APBN 2026 membuat pendapatan daerah terkoreksi Rp4,89 triliun, yang berdampak langsung pada penyusunan struktur anggaran.
Meski demikian, Sri memastikan APBD 2026 harus tetap menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami memahami tekanan fiskal ini nyata, tetapi layanan dasar tidak boleh terganggu. APBD bukan sekadar dokumen angka, tetapi alat untuk menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Dalam paparannya, Sri menguraikan alokasi sejumlah komponen utama Gratispol yang tetap dipertahankan tahun depan diantaranya BOSDA (Rp718 miliar untuk 185.360 siswa), Seragam Sekolah Gratis (Rp65 miliar untuk 65.000 peserta didik), Pendidikan Gratis Mahasiswa (Rp1,38 triliun untuk 158.981 mahasiswa).
Keberlanjutan pembiayaan pendidikan ini, sebut Sri, menjadi bagian penting dari komitmen Pemprov Kaltim dalam pemerataan akses belajar.
“Kami ingin memastikan bahwa hak anak-anak Kaltim untuk belajar tetap terpenuhi. Tidak boleh ada yang tertinggal hanya karena kondisi fiskal sedang sempit,” katanya.
Selain Gratispol, beberapa komponen Jospol juga tetap dipertahankan namun menyesuaikan dana yang ada, antara lain Insentif tenaga pendidik (Rp57,24 miliar untuk 3.180 penerima dan Insentif marbot dan pengurus rumah ibadah (Rp28,8 miliar untuk 4.800 penerima).
Sri menegaskan bahwa keberlanjutan program tersebut adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada kelompok yang selama ini memberikan pelayanan dasar di masyarakat.
Menjawab pandangan fraksi terkait tata kelola anggaran, Sri menyampaikan bahwa seluruh indikator RAPBD 2026 telah diselaraskan dengan RPJMD 2025–2029.
Untuk menutup celah fiskal Rp6,19 triliun, pemerintah melakukan efisiensi belanja yang tidak mengganggu pelayanan masyarakat, termasuk pergeseran belanja nonprioritas.
“Kebijakan harus terukur dan berpihak pada masyarakat. Itu prinsip kami dalam situasi fiskal seperti ini,” ujarnya.
Di sisi lain, strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi real-time, integrasi basis data perpajakan dan penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah.
Langkah tersebut diharapkan memperkuat kemandirian fiskal Kaltim dalam jangka menengah.
Sri menegaskan bahwa tekanan fiskal tidak akan menjadi alasan untuk menurunkan kualitas layanan publik. Pemerintah berkomitmen menjamin pembahasan RAPBD 2026 berlangsung konstruktif agar dapat ditetapkan tepat waktu.
