KUTIM: Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat arah transformasi digital daerah sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutai Timur, Ronny Bonar Hamonangan Siburian, menilai bahwa pembangunan ekosistem digital tak lagi sebatas agenda tambahan, melainkan fondasi penting untuk menata pembangunan dua puluh tahun ke depan.
Menurut Ronny, pemerintah daerah telah memiliki dua dokumen yang menjadi rujukan utama arah pembangunan tersebut.
Di antaranya RPJPD Kutai Timur 2025–2045 yang memuat visi “Kutim Hebat 2045” dengan fokus pada transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola.
Sementara itu, RPJMD 2025–2029 menegaskan visi “Kutim Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing”.
“Dua dokumen ini menjadi penentu setiap langkah pembangunan. Semuanya sudah menggariskan bahwa percepatan transformasi digital harus menjadi prioritas,” tutur Ronny, Rabu, 12 November 2025.
Ronny menjelaskan bahwa percepatan perubahan global menuntut pemerintah daerah bergerak lebih adaptif.
Teknologi, data, dan inovasi kini dianggap sebagai pilar utama untuk meningkatkan pelayanan publik, daya saing ekonomi, hingga membangun kesadaran masyarakat.
“Di tengah situasi digital yang berkembang cepat, konsep kota cerdas bukan lagi opsi pelengkap. Ini merupakan kebutuhan strategis bagi daerah agar tetap kompetitif,” kata Ronny.
Ia menambahkan, prinsip dasar Smart City mencakup kecepatan layanan, transparansi informasi, inklusivitas, keberlanjutan lingkungan hidup, dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
Kutim, dengan wilayah yang luas dan karakter geografis yang beragam, menghadapi tantangan khusus terkait pemerataan layanan antar kecamatan dan konektivitas.
Ronny menilai, karena itulah transformasi digital lima tahun ke depan harus diarahkan untuk menjawab kesenjangan tersebut.
“Pemanfaatan teknologi akan membantu pemerintah memperbaiki tata kelola sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya ekonomi berbasis inovasi, dari UMKM digital hingga hilirisasi industri lokal,” jelasnya.
Ia menyebut, berbagai agenda strategis akan dimasukkan dalam perangkat perencanaan 2025–2029, mulai dari penyusunan masterplan TIK, integrasi data, pelayanan publik digital, hingga pengembangan smart environment dan smart economy.
“Semua langkah ini kami siapkan untuk menopang pencapaian visi Kutim Tangguh dan menjadi pijakan kuat menuju Kutim Hebat 2045,” ujarnya.
Ronny juga menekankan bahwa pengembangan Smart City tidak dapat dijalankan pemerintah seorang diri.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan masyarakat, untuk berkolaborasi.
“Keberhasilan pembangunan digital akan bergantung pada partisipasi banyak pihak. Pemerintah harus konsisten menjalankan digitalisasi, swasta perlu memperkuat investasi teknologi, dan masyarakat ikut meningkatkan literasi digital,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa komitmen pemerintah tak hanya sebatas penyediaan infrastruktur digital, tetapi juga peningkatan kualitas layanan publik dan transparansi berbasis teknologi. (Adv)
