SAMARINDA: Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, memastikan proses perekrutan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi tetap berlanjut meski tahap awal kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sudah dimulai pada 30 September 2025.
Fokus utama perekrutan ditujukan bagi anak-anak putus sekolah dari keluarga kurang mampu agar bisa kembali menempuh pendidikan secara layak.
“Proses ini akan terus berjalan. Harapannya, mereka yang putus sekolah bisa menuntaskan pendidikannya. MPLS memang sudah dimulai, tapi perekrutan tetap terbuka sampai kapasitas terpenuhi,” ujar Ishak saat diwawancarai usai pembukaan MPLS, di SMA 16 Samarinda, Selasa, 30 September 2025.
Ia menambahkan, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menyiapkan opsi tambahan untuk mendukung kebutuhan ruang kelas dan asrama apabila jumlah peminat meningkat.
Salah satunya memanfaatkan fasilitas milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sebagai asrama sementara, sembari memaksimalkan lahan untuk rencana pembangunan permanen.
Menurut Ishak, saat ini terdapat enam usulan lokasi dari kabupaten/kota maupun provinsi untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Dari enam usulan itu, baru satu yang dinyatakan siap, yakni lahan milik Pemerintah Kota Samarinda di kawasan Palaran.
“Lahan di Palaran sudah selesai pematangannya dan siap dibangun. Mudah-mudahan paling lambat awal tahun depan pembangunan fisiknya bisa dimulai,” jelasnya.
Sementara usulan lokasi lain masih dalam tahap kajian.
Ia mencontohkan, lahan di Bukit Biru dinilai kurang layak karena kondisi kontur dan biaya pematangannya sangat besar.
Alternatif lain datang dari warga di Muara Jawa yang bersedia menghibahkan lahan pertanian, namun masih perlu verifikasi lebih lanjut terkait kesiapan fisiknya.
Ishak menegaskan bahwa kewenangan pembangunan fisik Sekolah Rakyat permanen ada di pemerintah pusat.
Peran daerah adalah menyiapkan lahan dan bangunan yang bisa difungsikan sementara.
“Sejak awal Pemprov sudah membuat pernyataan siap menghibahkan lahan maupun bangunan agar program ini bisa berjalan,” ujarnya.
Dengan komitmen tersebut, Dinsos Kaltim berharap Sekolah Rakyat dapat segera memiliki lokasi permanen sehingga penyelenggaraan pendidikan inklusif dan berkarakter bagi anak-anak kurang mampu di Kaltim bisa berjalan optimal.