BONTANG : Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kurangnya tindaklanjut dari Pemerintah Kota Bontang dalam menangani banjir rob.
Seperti yang terjadi di Kelurahan Bontang Kuala, Bontang, yang menjadi persoalan belum mendapatkan penanganan maksimal.
Politisi Partai Gerindra ini menyoroti ketidakseriusan pemerintah dalam menangani banjir rob yang telah lama terjadi di kawasan Bontang Kuala.
Ia mengungkapkan bahwa banjir masih terjadi ketika air pasang datang.
“Pemerintah tidak serius menangani padahal ini bukan persoalan baru. Tidak ada tindaklanjut dari pemerintah padahal sudah melakukan kajian,” ungkapnya saat melakukan sidak di kawasan Bontang Kuala, Senin (5/6/2023).
Amir Tosina berharap agar pemerintah memberikan perhatian yang serius dalam menangani banjir rob di kawasan Bontang Kuala.
Menurutnya, jika banjir terjadi, hal ini dapat menghambat aktivitas warga yang ingin bersekolah atau bekerja.
“Harus ada solusinya segera karena kalau air pasang ini mengganggu akses keluar dan masuk ke Bontang Kuala. Bayangkan kesulitan masyarakat di sini. Hampir setiap bulan terdampak banjir rob. Sementara respon pemerintah tidak ada,” terangnya.
Amir Tosina juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan Kota Bontang pada tahun 2023 dinilai tinggi.
Oleh karena itu, ia berharap anggaran tersebut dapat mengakomodir penanganan banjir rob di Bontang Kuala.
“Bontang Kuala menjadi wilayah yang tertinggal, karena sangat kumuh saat banjir rob merendam. Warga pun resah karena tindakan masih sangat minim. Kalau tidak ada perbaikan di APBD Perubahan 2023 ini, masyarakat akan merespons. Kalau demo, saya akan kawal paling depan,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Lurah Bontang Kuala, Sanusi, juga mengakui bahwa penanganan banjir rob belum mendapatkan perhatian yang memadai.
Meskipun begitu, melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), warga selalu mengusulkan penanganan banjir rob.
Salah satu usulan yang dianggap mendesak adalah pembuatan polder untuk membendung banjir.
“Tahun ini belum ada informasi penanganan banjir rob. Ini sudah beberapa kali banjir sejak awal tahun. Rencana polder pun juga sudah dimasukkan,” tutup Sanusi. (*)