SAMARINDA: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengatakan DBON dan KONI memiliki konsep dan program yang bagus dalam pembinaan prestasi olahraga.
Hanya saja, yang masih perlu dibenahi dengan baik dan profesional ialah terkait tata kelola belanja hibah.
Ia menegaskan, belanja hibah harus dipertanggungjawabkan di akhir tahun anggaran dan setiap penerima hibah diharapkan bisa mempertanggungjawabkan pada tahun anggaran berjalan.
Sebab, lanjutnya, jika tidak dipertanggungjawabkan maka tidak diketahui bagaimana kinerja dan pengelolaan keuangannya.
“Uangnya ada, tapi kinerja tidak tahu. Itulah yang menurut saya sekarang kita coba benahi,” tegasnya.
Penegasan itu ia sampaikan usai menerima Pengurus DBON dan KONI Kaltim, di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, Senin (19/8/2024).
Ia menjelaskan, pembenahan tersebut diperlukan agar setiap anggaran diterima DBON dan KONI bisa dipertanggungjawabkan yang diikuti kinerja dalam tahun anggaran yang sama.
Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu menyebut, regulasinya tiga bulan setelah tahun anggaran berjalan atau berakhir.
Maka, pertanggungjawaban harus sudah dibuat, termasuk, hibah-hibah.
“Bukan ada kerugian negara. Uangnya tentu dipertanggungjawabkan. Hanya saja, kita kehilangan performa selama setahun. Sehingga tidak kompatibel dengan kinerja OPD,” ucapnya.
Ia menambahkan, pembenahan akan diterapkan pada tahun 2025 bagi penerima hibah agar mempertanggungjawabkan pada akhir tahun anggaran berjalan.
“Peraturannya segera kita buat bersama OPD terkait Pemprov Kaltim,” pungkasnya.
Tampak hadir, Kepala Bappeda Kaltim H Yusliando, Kadispora Kaltim HM Agus Hari Kesuma dan perwakilan BPKAD Kaltim, Ketua Sekretariat DBON Dr H Zairin Zain dan Ketua KONI Kaltim H Rusdiansyah Aras.(*)