SAMARINDA: Program Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan warga saat pelaksanaan reses anggota DPRD Kaltim di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Jumat 4 Juli 2025.
Warga menyampaikan kebingungan terkait mekanisme program, baik dalam hal pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) maupun pengadaan seragam sekolah.
Dalam reses yang digelar oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, di Jalan Rawasari 4, RT 47 dan sekitarnya, salah satu warga bernama Rahmat mengungkapkan keresahan masyarakat soal ketidakjelasan informasi program pendidikan gratis tersebut.
“Sampai sekarang belum ada penjelasan resmi. Kami khawatir jadi salah langkah. Harapannya, ada sosialisasi yang masif agar tidak banyak asumsi beredar,” kata Rahmat.
Ia juga mempertanyakan apakah orang tua siswa harus membayar lebih dahulu UKT lalu diganti, atau gratis sejak awal. Hal serupa terjadi pada pengadaan seragam sekolah, termasuk jenis seragam apa saja yang ditanggung oleh program.
“Saya mau beli juga bingung, sampai sekarang belum ada kejelasan. Apakah termasuk baju olahraganya juga? Saya ingin diperjelas,” lanjutnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Sapto Setyo Pramono tidak menampik bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh mekanisme program Gratispol. Ia menyebut bahwa kondisi serupa juga ditemui saat reses sebelumnya di Kelurahan Sungai Dama.
“Perihal Gratispol, baik di Sungai Dama sampai hari ini di Air Putih, memang masih banyak orang tua maupun mahasiswanya yang kurang paham soal mekanismenya,” ujar Sapto.
Ia menjelaskan bahwa program Gratispol untuk jenjang mahasiswa difokuskan terlebih dahulu bagi mahasiswa baru, menyusul keterbatasan alokasi anggaran dan proses transisi pemerintahan. Untuk seragam sekolah, Sapto menegaskan bahwa anggarannya telah tersedia dan mengingatkan agar pihak sekolah tidak lagi membebani orang tua.
“Saya sudah ingatkan, jangan ada lagi sekolah yang menarik biaya seragam dari wali murid. Anggarannya sudah ada,” tegasnya.
Sapto juga menyampaikan bahwa ia akan membawa aspirasi ini kepada Pemerintah Provinsi, khususnya Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), agar dilakukan perbaikan pola komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Lebih lanjut, ia menyoroti peran penting media dalam menyampaikan informasi program pemerintah secara akurat dan tidak sepihak. Ia mengingatkan agar media tidak menyajikan informasi yang dipotong-potong dan mengarah pada kesalahpahaman publik.
“Artinya ada hal yang tersampaikan sampai ke bawah, ada yang tidak. Kalian tahu sendiri, wartawan tuh ada yang bikin heboh juga, omongan dipotong-potong,” kata Sapto, menyinggung cara pemberitaan yang dinilainya kadang tidak utuh.
Ia mengajak media agar tetap menyampaikan informasi secara utuh dan sesuai fakta di lapangan, bukan dibumbui demi mengejar sensasi.
“Kalau digoreng-goreng, dibolak-balik, itu jadi gosong. Enggak enak. Sampaikan yang memang harus disampaikan, jangan yang tidak perlu,” pungkasnya.