SAMARINDA: Proyek pembangunan jalan pendekat yang menghubungkan Ring Road IV ke Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto di Samarinda kembali mengalami penundaan.
Penyebabnya adalah efisiensi anggaran dan penyesuaian program prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur.
Penundaan ini disorot oleh anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, yang menilai dampaknya signifikan terhadap aksesibilitas ke bandara serta kelancaran mobilitas masyarakat.
“Pembangunan jalan pendekat ini sangat penting untuk mengurai kemacetan, terutama saat terjadi banjir yang kerap melanda jalan poros Samarinda-Bontang,” ujar Subandi saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Senin, 19 Mei 2025, usai Rapat Dengar Pendapat dengan sejumlah pihak.
Saat ini, masyarakat hanya bergantung pada jalan poros Samarinda-Bontang sebagai satu-satunya akses utama menuju Bandara APT Pranoto.
Kondisi ini dianggap rawan, mengingat wilayah tersebut sering terdampak banjir yang dapat menghambat atau bahkan memutus arus lalu lintas.
“Saat ini kita hanya mengandalkan jalan poros Samarinda-Bontang. Jika terjadi banjir, akses menuju bandara bisa terganggu dan berpengaruh pada mobilitas masyarakat serta operasional penerbangan,” jelasnya.
Selain mengganggu transportasi, keterbatasan akses ini juga dinilai dapat menghambat pertumbuhan sektor ekonomi dan pariwisata.
Bandara APT Pranoto, yang sejak 2018 menjadi gerbang utama menuju ibu kota provinsi, memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai.
“Hambatan akses bisa menurunkan minat wisatawan dan investor untuk datang ke Samarinda,” tambahnya.
Subandi juga mengungkapkan bahwa proyek alternatif pembangunan jalan dari wilayah Sambutan ke Bandara APT Pranoto, yang diinisiasi Pemerintah Kota Samarinda, turut mengalami penundaan akibat efisiensi anggaran.
Di sisi lain, UPTD Wilayah II Samarinda, yang bertanggung jawab atas pemeliharaan jalan di wilayah Kukar, Samarinda, dan Mahulu, juga menghadapi kendala anggaran dan keterbatasan peralatan.
“Anggaran mereka sangat terbatas, hanya sekitar Rp28 miliar dan harus dibagi ke tiga wilayah,” jelas Subandi.
Melihat situasi ini, DPRD Kaltim mendesak Pemprov untuk segera merealisasikan pembangunan jalan pendekat ke Bandara APT Pranoto dan meningkatkan alokasi dana bagi pemeliharaan jalan.
Langkah ini dinilai krusial guna mengurangi kemacetan, menjamin kelancaran mobilitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah.