SAMARINDA: Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam memadati area depan Gedung DPRD Kaltim, Senin, 1 September 2025.
Aksi yang berlangsung sejak siang itu diwarnai dengan lautan bendera organisasi mahasiswa, spanduk tuntutan, hingga orasi bergantian dari atas mobil komando.
Pantauan di lokasi, massa melakukan long march dari Islamic Center menuju Karang Paci.
Mereka datang dengan berbagai atribut almamater kampus, bendera organisasi ekstra maupun intra kampus, hingga poster-poster kritis.
Suasana kian riuh ketika massa berusaha mendekat ke pagar gedung DPRD Kaltim, bahkan sempat terjadi kericuhan ringan berupa lemparan botol ke arah dalam kompleks dewan.
Di balik pagar yang dijaga ketat aparat keamanan, terlihat sebagian mahasiswa mencoba memanjat barikade kawat berduri untuk membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap praktik korupsi dan tuntutan keadilan.
Humas Aliansi Mahakam, Syafrudin, menegaskan isu tunjangan mewah DPR menjadi sorotan utama aksi ini.
“Kami melihat pernyataan presiden soal tunjangan mewah DPR belum memberikan penjelasan spesifik. Di Kaltim, kami menyoroti praktik KKN dan kejahatan ekologis yang masih marak. Hal ini harus dibahas serius dan dihentikan,” ujarnya lantang dari atas mobil komando.
Selain itu, massa juga menyoroti ketimpangan pengelolaan sumber daya alam di Bumi Etam.
Menurut mereka, kekayaan batu bara dan minyak bumi yang melimpah tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat.
“Hasil sumber daya alam tidak kembali ke masyarakat. Karena itu kami akan terus menggaungkan masalah ini,” tegas Syafrudin.
Aliansi Mahakam juga membawa 11 tuntutan kepada DPRD Kaltim agar diteruskan ke pemerintah pusat, mulai dari penolakan RUU KUHAP, pengesahan RUU Perampasan Aset, peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, hingga penghentian kriminalisasi terhadap rakyat.
Di tengah aksi, suara orasi berbaur dengan yel-yel mahasiswa, deru sound system, dan kepulan asap flare sesekali terlihat.
Meski sempat memanas, mayoritas aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat.
“Aliansi Mahakam menyuarakan keresahan buruh, tani, dan mahasiswa. Kami ingin agar DPRD Kaltim menjadi rumah aspirasi rakyat, bukan sekadar simbol politik,” pungkas Syafrudin.
Hingga berita ini dinaikan, massa aksi masih bertahan di sekitar wilayah gedung DPRD. Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, beserta pimpinan Komisi dan Kapolresta sudah menemui langsung massa aksi dan mendengarkan aspirasi secara langsung.