SAMARINDA : Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan agar pengembangan PT Kaltim Kariangau Terminnal (KKT) terus dijalankan.
PT KKT merupakan unit usaha milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang didirikan oleh Perusda Melati Bakti Satya (MBS) dan PT Pelindo IV.
PT KKT yang berkantor di Balikpapan, Kaltim ini bergerak dalam pengelolaan bisnis pelabuhan dan terminal peti kemas
Selama ini, keberadaan PT KKT telah banyak berkontribusi positif bagi perekonomian Kaltim. “Ini adalah aset Pemprov Kaltim yang sangat strategis untuk menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD),” Rudy saat meninjau PT KKT di Balikpapan, Selasa, 11 Maret 2025.
Maka, Rudy melanjutkan, pengembangan PT KKT perlu terus dijalankan. Salah satunya dengan rencana menambah panjang dermaga yang saat ini 270 meter menjadi 1.000 meter ke sisi kanan dan kiri.
Pengembangan ini untuk mendukung aktivitas perkapalan dan angkutan logistik Kaltim. Selain itu, mempersiapkan kelanjutan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dipastikan memerlukan banyak material dan logistik.
“Terminal peti kemas ini sangat strategis. Sangat baik untuk distribusi barang dan jasa agar bisa menekan inflasi. Bahkan, harga akan lebih terjangkau dan ketahanan makanan untuk konsumsi masyarakat akan lebih terjamin,” jelas Rudy.
Areal PT KKT mencakup sekitar 16 hektare dari total 72,5 hektare lahan yang tersedia. Tak jauh dari kawasan ini, Pemprov Kaltim masih memiliki 300 hektare lahan yang sangat potensial untuk dikembangkan di sekitar Teluk Balikpapan.
“Kapal-kapal besar nanti bisa masuk ke sini. Minimal medium range kapasitas 35.000 ton hingga 50.000 ton,” jelasnya.
Rudy ingin agar perusda dapat lebih memaksimalkan lahan yang tersedia di kawasan itu karena sangat strategis. Ia juga tidak sependapat dengan konsep kerja sama 50:50 yang selama ini terjalin dengan Pelindo.
“Kami akan duduk bersama untuk membahas ini. Dalam bisnis harus ada mayoritas dan minoritas. Kita harus mendapatkan lebih baik lagi dari sekarang,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Rudy juga menyinggung jalan masuk PT KKT yang sebagian rusak dan longsor.
“Jalan itu sekarang sudah jadi jalan nasional. Jadi terkait longsornya jalan, amblasnya jalan menjadi kewenangan pusat. Tapi akan tetap kita berikan support agar perbaikan jalan bisa diprioritaskan,” terangnya.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga akan menyiapkan lahan khusus untuk truk-truk pengangkut kontainer agar tidak parkir lagi di sepanjang jalan tersebut.
Dengan area parkir khusus itu, semua kendaraan pengangkut kontainer, semen dan aspal curah bisa dikumpulkan di satu lokasi. Dengan demikian, dan tidak lagi parkir liar dan merusak jalan serta menyebabkan longsor.
“Parkir nanti kita akan siapkan daerah khusus parkir. Mudah-mudahan nanti bisa dikelola oleh perusda,” harapnya.
Direktur Utama Perusda Melati Bakti Satya Aji Muhammad Abidharta Wardhana Hakim menuturkan, terdapat tiga jenis penerimaan dari KKT yaitu deviden (50:50) dengan Pelindo, imbalan jasa dan manajemen fee.
Deviden dari KKT (2014-2024) rata-rata Rp3,8 miliar. Sedangkan penerimaan deviden pada 2024 menjadi yang tertinggi sebesar sebesar Rp11,2 miliar.
Penghasilan lainnya berasal dari imbal jasa aset tahun 2024 sebesar Rp8,1 miliar. “Dan manajemen fee untuk tahun 2024 sebesar Rp7,4 miliar,” paparnya.
Sedangkan total aset Pemprov Kaltim yang ada di sini mencapai Rp707 miliar terdiri dari aset tanah Rp550 miliar, bangunan Rp130 miliar dan water treatment plant Rp27 miliar.
Sementara Direktur Utama PT KKT Enriany Muis menyampaikan aktivitas bongkar muat mencapai 40-45 kapal setiap bulan.
Untuk aktivitas bongkar muat, KKT memiliki tiga container crane (CC). Dua di antaranya masih menggunakan bahan bakar dan satu sudah menggunakan elektrik.
“Kami mengupayakan ketiga CC nanti menjadi elektrik, meski tetap kita antisipasi dengan menyiapkan jenset (bahan bakar),” ungkapnya.
