Bontang – Jalur laut Bontang-Mamuju, sampai saat ini, belum ada kepastian. Bahkan kabarnya pelabuhan di Mamuju tidak memenuhi standar sebuah pelabuhan dengan kapasitas kapal Pelni. Sehingga Pemkot Bontang berencana mengajukan penggunaan kapal milik swasta.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang Amir Tosina mengatakan penggunaan kapal milik swasta akan memberatkan masyarakat, khususnya terkait harga tiket.
“Penggunaan kapal swasta ini memberatkan masyarakat, kami minta untuk menggunakan kapal Pelni,” kata Amir Tosina kepada awak media, Selasa (30/8/2022).
Ia juga menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, bahwa pelabuhan Mamuju tidak bisa dilewati kapal Pelni, dengan alasan dak sesuai standar. Ini tidak benar karena hasil komunikasi dengan Bupati Mamuju, di sana ada 5 pelabuhan yang bisa digunakan..
“Kalau bicara sesuai atau tidak, Kabupaten Mamuju ada 5 pelabuhan yang disiapkan, sehingga ada pilihan yang katanya panjang pelabuhan Mamuju 60 meter sementara kapal Peni 90 meter. Nanti bisa disesuaikan pelabuhan yang mana untuk tempat bersandarnya kapal Pelni,” kata Amir Tosina dengan penuh yakin.
“Jadi pelabuhan yang mana yang mereka ukur. Banyak pelabuhan di sana yang pantas, jadi tak ada alasan tidak menggunakan kapal Pelni,”sambungnya.
Ia menegaskan, jika dalam waktu dekat permintaan penambahan armada laut milik Pelni tidak terealisasi maka pihaknya akan melakukan aksi ke Pemerintah Kota Bontang.
“Saya sebagai perwakilan masyarakat Sulbar, kami akan gelar aksi ke Pemkot Bontang untuk menekan kapal Pelni yang dijanjikan untuk penyeberangan rute Bontang-Mamuju,” tandasnya.