SAMARINDA: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi, menekankan pentingnya menjalankan program bantuan pendidikan perguruan tinggi Gratispol secara bertahap, berbasis hukum, serta disertai sosialisasi yang masif.
Hal tersebut ia sampaikan dalam dialog publik bertajuk “Arah Baru Pembangunan Pendidikan Kalimantan Timur” yang digelar oleh BEM FISIP Unmul bersama Pokja 30 dan gabungan aliansi masyarakat sipil di Teras Samarinda, Senin, 30 Juni 2025.
Dalam diskusi tersebut, Sarkowi membuka paparannya dengan menyinggung pentingnya transformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menuju penguatan sumber daya manusia.
“Kaltim ini daerah kaya SDA, tapi kita tahu SDA tidak bisa diperbarui. Maka kita harus bertransformasi ke investasi SDM, termasuk pendidikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim sangat bergantung pada sektor pendidikan sebagai salah satu parameternya, selain kesehatan dan pendapatan.
Karena itu, program yang dijanjikan oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji pada masa kampanye, yakni Gratispol, menjadi bagian dari komitmen pembangunan SDM.
Namun, Sarkowi menekankan bahwa implementasi program tersebut tidak bisa lepas dari aspek legalitas dan batas kewenangan.
“Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pendidikan tinggi adalah kewenangan pemerintah pusat. Maka harus dicari celah agar program ini bisa berjalan tanpa melanggar aturan,” terangnya.
Oleh sebab itu, nama program di tahap pelaksanaan diubah menjadi Bantuan Pendidikan Perguruan Tinggi yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub).
Perubahan ini, menurut Sarkowi, sebagai bentuk penyesuaian agar program tetap sah secara hukum.
Sarkowi juga menanggapi aspirasi agar bantuan pendidikan ini diberikan tanpa batasan.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi harus mempertimbangkan keterbatasan fiskal daerah.
Menurutnya, anggaran APBD Kaltim yang sempat mencapai Rp21 triliun kini turun menjadi Rp18 triliun, sementara kebutuhan pembangunan juga meliputi sektor lain seperti infrastruktur, sosial, dan lingkungan.
“Kita tidak bisa mengabaikan sektor lain. Jalan antarkabupaten juga harus mulus, bantuan sosial harus tetap jalan, dan lingkungan harus terawat. Maka titik temunya harus realistis tapi tetap mengakomodir,” katanya.
Politisi Golkar itu menilai program Gratispol sebagai inisiatif baru sebaiknya diberi kesempatan untuk berjalan dan diawasi secara bersama-sama.
“Jangan belum mulai sudah heboh. Kita beri kesempatan sambil kita awasi,” tambahnya.
Di sisi lain, Sarkowi mengkritisi kurangnya keterbukaan informasi dari Pemprov Kaltim terkait teknis pelaksanaan Gratispol.
“Program ini terlalu banyak informasi simpang siur. Harusnya akses informasinya dibuka seluas-luasnya, jangan biarkan masyarakat bertanya-tanya. Itu bisa menimbulkan asumsi sendiri yang tidak valid,” tegasnya.
Ia menyarankan agar Pemprov Kaltim menggunakan kanal yang dekat dengan generasi muda untuk memperkuat komunikasi publik, seperti media sosial, bahkan live TikTok interaktif.
“Saya yakin anak-anak mahasiswa akan lebih interaktif kalau medianya pas. Live TikTok saja sekalian. Itu akan lebih efektif untuk tanya jawab,” ujarnya di hadapan peserta dialog.
Sarkowi juga meminta mahasiswa untuk terlebih dahulu membaca isi Pergub tentang bantuan pendidikan ini sebelum memberikan kritik, agar diskusi bisa berjalan lebih substansial.
Sarkowi menyampaikan harapannya agar Pergub yang saat ini menjadi dasar program bisa ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) agar memiliki kekuatan hukum lebih kuat dan berkelanjutan.
“Kalau nanti memang dibutuhkan, kita di DPRD siap menyerap aspirasi untuk menyempurnakan Pergub itu dalam bentuk Perda,” pungkasnya.