SAMARINDA: Kebijakan pengiriman anak-anak nakal ke barak militer kini menjadi tren yang diadopsi oleh sejumlah kepala daerah di Indonesia.
Kebijakan ini pertama kali diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, dan diikuti oleh Bupati Cianjur, Mohamad Wahyu Ferdian; Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein; serta Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie.
Bagaimana jika diterapkan di Kalimantan Timur (Kaltim)?
Wacana serupa mendapat dukungan dari anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry.
“Saya setuju, karena begini, saya cukup tertarik dan mendalami soal sosiologi. Di masyarakat kita, ada kecenderungan baru mau mengikuti aturan kalau diberi tekanan,” ujar Sarkowi saat diwawancarai di Gedung D DPRD Kaltim, Rabu, 28 Mei 2025.
Menurutnya, sistem pendidikan yang mengedepankan kedisiplinan ala militer perlu dipertimbangkan.
Ia menilai, anak-anak yang masuk dalam organisasi dengan struktur pendidikan tertentu akan lebih terbiasa dengan disiplin dan tanggung jawab.
“Misalnya anak yang ikut pramuka pasti berbeda dengan yang tidak ikut. Anak pramuka itu lebih rapi. Tidak ada anak pramuka yang rambutnya panjang atau pakai anting-anting. Nggak ada,” jelasnya.
Sarkowi berpendapat bahwa pendekatan militer dapat menjadi solusi untuk menangani anak-anak yang dianggap sulit diatur.
Ia menekankan bahwa pelatihan di barak militer bisa membentuk kebiasaan positif yang berkelanjutan.
“Begitu masuk di sana kan dididik. Itu salatnya diatur harus tepat waktu, duduk, cara makan, segala macam, kemudian harus olahraga, berdoa sebelum makan. Jadi semua aktivitas itu kalau terus-menerus dilakukan, akan menjadi habit, kebiasaan, kemudian jadi budaya,” jelasnya.
Ia juga menyebut bahwa sejumlah negara menerapkan wajib militer bagi warga sipil, dan menurutnya, Indonesia juga bisa menerapkan sistem serupa, termasuk di Kaltim, selama prosedurnya jelas dan tujuannya terukur.
“Tentu dengan prosedur yang kita tentukan, dengan target-target yang ditentukan. Artinya outcome sama output-nya harus jelas. Menurut saya malah bagus itu,” tegas Sarkowi.