BALI: Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin mengatakan, suara bangsa Asia dan Afrika merupakan elemen penting pembentukan arsitektur hukum internasional.
Untuk itu, ia menyebut Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) harus dapat menjadi mitra sejajar dengan organisasi regional dan global lain serta memiliki posisi tawar yang kuat.
Menurutnya, AALCO merupakan wadah penggerak dalam memperjuangkan suara bangsa Asia dan Afrika di tingkat global.
“Sehingga pembentukan instrumen dan rezim hukum internasional tidak dikendalikan oleh negara-negara yang secara tradisional mendominasi tata hukum internasional,” jelas Ma’ruf pada kegiatan the 61st Annual Session of AALCO di Bali, Senin (16/10/2023).
Ma’ruf menjelaskan, AALCO berakar dari semangat bahwa tata politik dan hukum internasional harus mencerminkan pandangan serta kepentingan bangsa Asia dan Afrika.
Ia kemudian mencontohkan potensi negara-negara Asia dan Afrika yang diberkahi oleh lokasi geografis dan sumber daya alam yang melimpah, namun di satu sisi juga memberikan tantangan tersendiri dalam pemberantasan kejahatan transnasional.
“Sebagai contoh, dalam kasus illegal fishing dan wildlife crime, negara-negara Asia dan Afrika seringkali dirugikan oleh pelaku kejahatan yang mengambil persediaan ikan dan spesies liar di kawasan Asia – Afrika,” sebutnya.
Lanjut Ma’ruf, negara-negara Asia-Afrika juga kerap kali berkutat dengan proses kompleks pengembalian aset hasil kejahatan transnasional yang dilarikan ke luar negeri.
“Kejahatan transnasional serta pengembalian aset hasil kejahatan transnasional ini memerlukan perhatian serius dari Negara Asia dan Afrika yang seringkali menjadi korban. Kita perlu memperkuat kerangka hukum Internasional yang sejalan dengan kepentingan nasional Negara Asia dan Afrika,” tegasnya.
Ia meminta AALCO harus mampu menawarkan solusi dan menjadi aktualisasi dari solusi itu sendiri sebagai kontribusi negara-negara Asia-Afrika guna merealisasikan tata dunia yang adil dan beradab.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengajak seluruh pihak terkait menjadikan 61st Annual Session of AALCO ini sebagai momentum untuk mengobarkan kembali semangat kerja sama antara negara-negara Asia dan Afrika.
“Semangat ini, yang berakar pada Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 yang bersejarah di Bandung akan tetap menjadi inti aspirasi kita bersama,” tuturnya.
Yasonna yang juga sekaligus mewakili Indonesia sebagai Presiden the 61st Annual Session of AALCO itu menegaskan, sudah saatnya tidak hanya membahas masalah-masalah hukum, namun juga merefleksikan hasil Konferensi Asia-Afrika beserta prinsip-prinsipnya.
“Sesi tahunan ini merupakan bukti komitmen kita terhadap visi Asia dan Afrika, bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.
Sebagai informasi, sebagai tuan rumah paca 61st Annual Session of AALCO tahun ini, Indonesia secara aktif mengajukan usulan agenda baru, yakni terkait pembentukan Asset Recovery Expert Forum di antara negara-negara Asia-Afrika.
Selain itu, Indonesia juga mengusulkan pembahasan subtopik baru pada agenda “the Law of the Sea”, di antaranya terkait “Illegal Fishing as a Transnational Organized Crime”, serta dua subtopik baru pada pembahasan agenda “Environment and Sustainable Development”, yaitu “Combating Transnational Wildlife Crime” dan “Strengthening Asian-African Collaboration on Climate Change”.
Usulan mengenai pembentukan Asset Recovery Expert Forum sebagai penguatan dalam upaya pengembalian aset hasil kejahatan transnasional, isu illegal fishing sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir, isu kejahatan terhadap satwa liar lintas batas, serta kerjasama negara Asia – Afrika terkait perubahan iklim merupakan hal penting yang perlu menjadi perhatian.
Tidak hanya bagi Indonesia, namun juga bagi negara-negara Asia dan Afrika. (*)