BALI: Dalam rangkaian sidang tahunan Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) yang ke-61, Indonesia terus memegang peran utama dalam mendorong organisasi ini menjadi wadah penting bagi perwakilan negara-negara Asia dan Afrika di tingkat global.
Selama lima hari penuh berdiskusi, berbagai agenda utama menjadi fokus diskusi.
Pertama, Indonesia mengusulkan pembentukan Asset Recovery Expert Forum, sebagai langkah kompleks dalam pemulihan aset hasil kejahatan.
Usulan ini mendapatkan dukungan mayoritas negara-negara anggota AALCO.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, optimis bahwa forum ini akan menjadi solusi yang efektif dalam menangani masalah pemulihan aset hasil kejahatan.
Untuk langkah awal, anggota negara-negara akan membentuk contact group yang terdiri dari perwakilan negara anggota, akademisi, dan praktisi.
“Kami yakin bahwa group of experts ini dapat menjadi salah satu solusi dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemulihan aset,” ungkap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, Jumat (20/10/2023).
Agenda penting lainnya adalah penangkapan ikan ilegal, yang menjadi isu utama bagi Indonesia.
Indonesia mengusulkan untuk menganggap penangkapan ikan ilegal sebagai kejahatan Terorganisir Transnasional (TOC).
Dampak besar yang ditimbulkannya terhadap ketersediaan ikan, lingkungan, sosial, dan ekonomi suatu negara menjadi perhatian serius.
Diskusi lanjutan diperlukan untuk membentuk kerangka hukum internasional terkait kriminalisasi penangkapan ikan ilegal.
Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya pendekatan yang berimbang dalam isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, mempertimbangkan perbedaan antara negara maju dan berkembang.
Indonesia sejalan dengan mayoritas negara-negara anggota AALCO yang sedang dalam tahap pembangunan.
Terkait isu Palestina, mayoritas negara anggota AALCO menyoroti eskalasi kekerasan di Palestina.
Indonesia mendesak untuk menghentikan kekerasan dan peperangan, serta mendukung Komisi Hukum Internasional dalam meningkatkan respons internasional.
“Terkait isu ini, sangat penting bagi AALCO untuk memainkan peran sebagai organisasi yang bisa menggalang komunitas internasional dalam mendukung dan mendorong konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina,” katanya.
“Yang terpenting, akar penyebab konflik, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus diselesaikan sesuai dengan parameter yang disepakati PBB,” terang Yasonna.
Indonesia juga menyelesaikan penyelesaian akar permasalahan konflik Israel-Palestina sesuai dengan parameter PBB.
Menteri Yasonna menjelaskan bahwa AALCO perlu berperan dalam menggalang komunitas internasional untuk mengatasi konsekuensi hukum atas tindakan Israel terhadap Palestina.
Selain konferensi, AALCO 61st Annual Session menghadirkan sekitar 70 booth pameran produk unggulan dari UMKM di Bali.
Panel diskusi juga mengangkat topik-topik penting, seperti forum bisnis, pemulihan aset, hukum humaniter, dan Hague Conference on Private International Law (HCCH).
“Rangkaian kegiatan Sesi Tahunan AALCO ke-61 ini diharapkan dapat menjadi pemantik bagi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memperhatikan isu-isu yang berkembang secara global dan mempersiapkan Indonesia untuk memiliki suara yang dapat menggerakkan komunitas kawasan Asia-Afrika secara khusus dan komunitas internasional secara umum,” kata Menteri Yasonna.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai AALCO dan sidang tahunan ke-61, Anda dapat mengunjungi situs resmi AALCO. (*)