KUKAR: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama antara Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai langkah strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat lokal.
Kolaborasi dua lembaga ekonomi desa itu dinilai menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian serta menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat pedesaan.
Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara, Sunggono, menyatakan bahwa seluruh desa di wilayahnya telah memiliki KDMP dan BUMDes yang berpotensi besar menjadi penggerak utama pembangunan.
Dari 193 desa yang tersebar di 20 kecamatan, seluruhnya telah memiliki dua lembaga tersebut. Bahkan di tingkat kelurahan, sebanyak 44 kelurahan juga telah membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih yang siap bermitra dengan berbagai pihak di daerah.
“Peran dua lembaga ini harus saling melengkapi dan menguatkan dalam mendorong percepatan pembangunan di desa, termasuk dalam kaitan dengan program ketahanan pangan desa. Jangan sampai terjadi kompetisi tidak sehat,” ujar Sunggono.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah terus mendorong terwujudnya sinergi antara KDMP dan BUMDes karena keduanya memiliki fungsi strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan pertanian.
Kukar, kata Sunggono, berkomitmen mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi daerah. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti minyak bumi, gas, dan batu bara.
Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari visi jangka panjang pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi berbasis sektor berkelanjutan, seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Dengan arah pembangunan semacam ini, Kukar diharapkan dapat mempertahankan posisinya sebagai salah satu lumbung pangan utama di Kalimantan Timur.
Dalam sepuluh tahun terakhir, Kabupaten Kutai Kartanegara memang menempati posisi strategis dalam peta pangan Kaltim.
Data menunjukkan, pada 2023 Kukar mencatatkan produksi padi tertinggi di provinsi ini, mencapai 115.103 ton gabah kering giling (GKG).
Sementara pada 2024, meski sedikit menurun, hasil panen masih tergolong besar yakni 106.553 ton GKG.
Sebagai pembanding, produksi padi tertinggi kedua dicatat Kabupaten Penajam Paser Utara dengan 45.100 ton pada 2023 dan naik menjadi 48.113 ton pada 2024.
Adapun Kabupaten Paser berada di posisi ketiga dengan 28.608 ton pada 2023 dan meningkat signifikan menjadi 52.886 ton GKG pada 2024. Secara keseluruhan, produksi padi Kalimantan Timur tahun 2024 meningkat 9,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dari 226.970 ton menjadi 249.640 ton GKG.
Sunggono menekankan, capaian tersebut tidak boleh membuat daerah berpuas diri.
“Meskipun produksi padi Kukar paling banyak, namun harus terus ditingkatkan agar bisa menyuplai daerah lain. Untuk itu, peran KDMP dan BUMDes sangat diperlukan dalam mendukung program ketahanan pangan ini,” tutur Sunggono.
Melalui penguatan kelembagaan ekonomi desa, pemerintah berharap setiap KDMP dan BUMDes dapat berperan aktif bukan hanya dalam pengelolaan hasil pertanian, tetapi juga dalam memperluas jaringan usaha, pengolahan pascapanen, hingga pemasaran produk lokal.