SAMARINDA: Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi menegaskan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Probebaya) layak dilanjutkan pada periode kepemimpinan berikutnya.
Namun menurutnya, program tersebut tidak cukup hanya diteruskan, melainkan harus dinaikkan levelnya secara sistemik.
“Kalau menurut saya bukan sekadar dilanjutkan, tapi harus dinaikkan levelnya,” tegas Iswandi, saat Diskusi Publik “Probebaya Tanpa AH, Bisa? “, Minggu 15 Februari 2026.
Ia menilai Probebaya seharusnya tidak dipahami sebagai program distribusi dana ke RT, melainkan sebagai sistem pembangunan berbasis mikro targeting, yakni pembangunan yang benar-benar menyasar kebutuhan spesifik di tingkat komunitas.
“Sekarang yang masih dipahami di masyarakat itu dapat duit, jalankan, selesai program. Padahal bukan hanya segitu saja,” ujarnya.
Iswandi menegaskan bahwa Probebaya bukan program personal kepala daerah, melainkan program resmi Pemerintah Kota Samarinda karena dibiayai melalui APBD.
“Ini bukan program personal. Ini program pemerintah kota karena biayanya APBD,” katanya.
Ia mengingatkan, filosofi awal Pro Bebaya adalah pembangunan berbasis komunitas, bukan sekadar belanja anggaran tahunan.
Iswandi memaparkan sedikitnya enam hal krusial yang perlu dibenahi agar Probebaya bisa bertransformasi menjadi program yang lebih matang dan berkelanjutan.
Pertama, penguatan akuntabilitas. Menurutnya, saat ini banyak RT masih fokus pada penyerapan dana, bukan pada hasil atau dampak nyata.
“Yang penting Rp100 juta habis. Tapi dampaknya apa? Itu yang harus bisa diukur,” tegasnya.
Ia mencontohkan, jika dana digunakan untuk pemberdayaan ekonomi, maka harus jelas berapa usaha mikro yang terbantu dan bagaimana peningkatan omzetnya.
Kedua, transparansi dan pencegahan elite capture. Iswandi mengingatkan agar keputusan penggunaan anggaran benar-benar melalui rembuk warga, bukan ditentukan segelintir elit di tingkat RT.
“Jangan sampai ini jadi demokrasi mikro yang dikuasai elit mikro,” ujarnya.
Ketiga, peningkatan kapasitas dan kompetensi RT. Ia menilai masih ada RT yang belum visioner dalam merencanakan program.
“Dikasih duit tapi tidak punya visi, akhirnya tidak kelihatan dampaknya,” katanya.
Keempat, integrasi dengan perencanaan kota. Ia menilai Probebaya harus selaras dengan RPJMD dan Musrenbang agar tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa arah pembangunan jangka menengah yang jelas.
Kelima, perbaikan sistem pengawasan. Ia mendorong peran inspektorat, DPRD, hingga partisipasi warga dalam mengawasi pelaksanaan program.
“Rp1 pun uang keluar harus bermanfaat. Apalagi ini Rp100 juta per RT,” ujarnya.
Keenam, fokus pada pengurangan ketimpangan wilayah. Iswandi menilai kebijakan pembagian dana tidak bisa diterapkan secara hantam rata.
“Adil itu tidak harus sama. Daerah perkotaan kebutuhannya beda dengan pinggiran. Harus ada klasterisasi,” jelasnya.
Ia menilai sejak diluncurkan beberapa tahun lalu, Probebaya seharusnya sudah berevolusi ke versi yang lebih matang.
“Harusnya sudah bertransformasi ke Probebaya 4.0. Kalau tidak berevolusi, bahaya,” katanya.
Menurut Iswandi, transformasi diperlukan agar fokus bergeser dari sekadar belanja anggaran menjadi pembangunan yang berdampak dan terukur.
Meski demikian, ia tetap menegaskan bahwa Pro Bebaya merupakan program yang baik dan layak dilanjutkan, namun harus diperkuat dan diperbaiki secara sistem.
