SAMARINDA: Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah menyebutkan bahwa misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan berintegritas berbasis teknologi informasi merupakan landasan strategis dalam membangun sistem pemerintahan yang modern dan bertanggung jawab di Kalimantan Timur.
Menurut Syarifatul, misi tersebut mencerminkan kesungguhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengarahkan pembangunan menuju tata kelola yang transparan dan berorientasi pada akuntabilitas publik.
Pansus RPJMD, kata dia, menilai bahwa orientasi pada prinsip good governance, yang diperkuat dengan pemanfaatan teknologi informasi, adalah langkah penting untuk mempercepat proses reformasi birokrasi yang selama ini menjadi agenda nasional.
Selain menjawab kebutuhan efisiensi dalam pelayanan publik, transformasi ini juga merupakan bentuk respons terhadap ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan mudah diakses.
“Dengan tata kelola pemerintahan yang baik, kepercayaan publik kepada pemerintah akan meningkat,” sebutnya.
Syarifatul berpendapat bahwa teknologi informasi bukan sekadar alat bantu, melainkan instrumen utama untuk mentransformasi wajah birokrasi.
Pemerintah daerah, ujarnya, dituntut untuk mampu beradaptasi terhadap percepatan digital yang telah mengubah pola kerja instansi pemerintah di banyak wilayah. Oleh sebab itu, transformasi digital dalam birokrasi bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan.
Di sisi lain, ia menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pilar utama dalam pelayanan publik.
Menurutnya, birokrasi yang hanya mengandalkan sistem digital tanpa didukung oleh kompetensi SDM yang memadai akan tetap mengalami stagnasi.
ASN yang profesional, katanya, akan mampu menerjemahkan semangat reformasi dalam pelayanan yang berkualitas dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pun semakin kuat,” sambungnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa misi tersebut semestinya tidak berhenti sebagai rumusan dalam dokumen perencanaan. Ia mengingatkan pentingnya implementasi yang menyeluruh dan berkelanjutan di semua jenjang pemerintahan, agar prinsip-prinsip tata kelola yang baik benar-benar terasa dampaknya dalam kehidupan masyarakat.
Menurutnya, Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk menjadi contoh pelaksanaan tata kelola digital di tingkat regional. Namun, untuk mencapai hal itu dibutuhkan sinergi lintas sektor, keteguhan dalam pelaksanaan kebijakan, serta pengalokasian anggaran yang memadai, terutama untuk pengembangan sistem informasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dengan tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan ekspektasi publik yang terus berkembang, Syarifatul berharap pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan pendekatan administratif konvensional, melainkan benar-benar menjadikan teknologi sebagai sarana utama untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam menjalankan roda pemerintahan.
Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengingatkan bahwa keberhasilan misi ini akan sangat ditentukan oleh keseriusan seluruh elemen pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan berdaya saing, sebagai pondasi penting dalam mendorong pembangunan Kalimantan Timur ke arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.