Samarinda – Pendidikan merupakan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat Indonesia sesuai dengan amanat undang-undang. Peran pemerintah harus menjalankan amanat tersebut dengan selalu memastikan akses pendidikan yang baik dan dinikmati oleh seluruh masyarakat.
Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Samarinda, Sri Puji Astuti mengatakan perlu ada peningkatan kualitas pendidikan dengan skala prioritas yang menyesuaikan anggaran.
“Kita melakukan persiapan di tahun 2023 dengan menentukan skala prioritas yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyesuaikan anggaran yang ada,” ungkapnya kepada awak media, Senin (31/10/2022).
Ia menyampaikan masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan di bidang pendidikan mulai dari insentif guru hingga fasilitas pendidikan.
“Ya kita punya 120 lebih sekolah inklusi yang guru-gurunya tidak di gaji, mereka hanya di beri secara sukarela oleh sekolah. Ini harus kita perhatikan karena mereka juga harus menambah kompetensinya sebagai guru pendamping ABK (anak berkebutuhan khusus)” tuturnya.
Politisi kelahiran Samarinda itu juga menjelaskan bidang kebudayaan juga masih menjadi satu bagian dengan Dinas Pendidikan sehingga perlu ada peningkatan kualitas pelayanan untuk mengakomodir kebudayaan Samarinda.
“Dengan dana 1,27 miliar untuk bidang kebudayaan itu masih kecil, sedangkan kita membutuhkan program seperti mengelola museum, cagar budaya dan kesenian Samarinda,” kata Puji sapaan akrabnya.
Di Samarinda, permasalahan pendidikan, sebut Puji berkaitan dengan sistem zonasi sekolah masih ada beberapa wilayah di Samarinda yang tidak memiliki sekolah pada tingkat pendidikan tertentu sehingga masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan.
“Seperti di daerah Samarinda Ulu, Kelurahan Jawa, Pemuda dan Temindung wilayahnya tidak memiliki SMP (Sekolah Menengah Pertama). Hal tersebut yang harus di perhatikan pemerintah dengan membangun fasilitas pendidikan tersebut (SMP),” ujarnya.
Berkaitan dengan permasalahan tersebut ia menyampaikan perlu adanya skala prioritas terhadap permasalahan yang urgent dan mendesak untuk di selesaikan terlebih dahulu.
Ia berharap pemerintah berupaya bekerja sama dengan sektor swasta khususnya perusahaan-perusahaan melalui dana CSR bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Samarinda.
“Karena anggaran pendidikan 20% dari APBN/APBD untuk Kota Samarinda sendiri itu sebesar 600 miliar masih kurang untuk meningkatkan kualitas pendidikan daerah kita,” tandasnya.
