Samarinda — Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur (Diskominfo Kaltim) menggelar forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) se-Kalimantan Timur tahun 2022.
Bakohumas kali ini mengangkat tema “Peran Kehumasan dalam Menyambut Kehadiran IKN dan masa depan SDM Kaltim,” yang digelar di Hotel Aston Samarinda, Selasa (1/11/2022).
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni dalam sambutan yang dibacakan oleh Diddy Rusdiansyah, Staff Ahli Gubernur Kaltim Bidang Sumber Daya Manusia menyampaikan, Bakohumas adalah forum yang memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai informasi baik apa yang telah, sedang dan akan pemerintah lakukan.
“Dengan tujuan meningkatkan kerja sama layanan informasi dan mengembangkan profesi humas dalam mempublikasikan IKN dan kesiapan Sumber Daya Manusia Kaltim, sehingga banyak pihak yang turut berkontribusi terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara,” tuturnya.
Lebih lanjut Diddy mengatakan, forum Bakohumas ini sebagai sarana antar humas di lingkungan organisasi pemerintah pada satuan daerah, humas di instansi, lembaga vertikal, perguruan tinggi dan BUMN/BUMD di wilayah Kaltim dalam memberikan satu informasi yang akurat dan seragam.
“Semua stakeholder dapat saling berkoordinasi dan penyebarluasan informasi terkait Ibu Kota Nusantara di Kaltim,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal mengatakan menyambut kehadiran IKN di Bumi Etam juga harus dibarengi dengan persiapan sumber daya manusia yang berkualitas.
“Kita harus meningkatkan SDM terutama bidang kehumasan kita agar mampu memberikan informasi yang akurat berkaitan dengan kemajuan pembangunan IKN,” ujar Faisal.
Lebih lanjut ia menjelaskan peran humas harus memiliki jalur koordinasi yang satu pintu yaitu ke Diskominfo guna menghadirkan suatu informasi yang akurat dan beragam.
“Harapannya, peran humas terutama di pemerintahan harus memperoleh informasi itu dari sumber pertama atau utama,” ungkapnya.
Ke depannya, ujar Faisal akan dilakukan peningkatan standar pelayanan dan kualitas serta kapasitas pejabat kehumasan dalam menyelenggarakan pelayanan informasi kepada masyarakat.
“Saat ini banyak pejabat humas di perangkat daerah kita memiliki latar belakang pendidikan tidak di bidang kehumasan, jadi perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan,” tegasnya.
