SAMARINDA: Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Singgah Kota Samarinda menghadapi kendala minimnya fasilitas dan anggaran di tengah banyaknya warga luar daerah yang terjaring dalam penanganan sosial.
Kepala UPTD Rumah Singgah, Sony Handayani, menyebut mayoritas warga yang masuk justru berasal dari luar Kota Tepian, seperti Kabupaten Kutai Timur.
Menurut Sony, kondisi ini berdampak langsung pada keterbatasan daya tampung dan pembiayaan operasional rumah singgah yang memang dirancang hanya sebagai tempat transit sementara.
“Yang masuk ke sini tidak sedikit berasal dari luar daerah, seperti dari Sangatta dan Muara Wahau. Jadi bukan hanya warga Samarinda saja,” ungkapnya, Kamis, 26 Februari 2026.
Ia menjelaskan, setiap warga yang terjaring tetap harus dilayani sesuai prosedur, mulai dari asesmen, pendataan identitas, hingga koordinasi pemulangan ke daerah asal. Proses tersebut membutuhkan waktu, tenaga, serta biaya yang tidak sedikit.
Di sisi lain, fasilitas yang dimiliki UPTD Rumah Singgah masih terbatas.
Daya tampung ruangan belum ideal jika dibandingkan dengan jumlah warga yang harus ditangani dalam waktu bersamaan.
“Kapasitas kami terbatas. Sementara yang masuk cukup banyak dan tidak bisa langsung dipulangkan karena harus melalui proses,” ujarnya.
Selain fasilitas fisik, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan tersendiri.
Anggaran operasional digunakan untuk kebutuhan makan dan minum, transportasi pemulangan, hingga kebutuhan dasar lainnya selama warga berada di rumah singgah.
Sony menegaskan, rumah singgah bukan panti sosial yang dapat menampung warga dalam jangka panjang.
Fungsi utamanya hanya sebagai tempat sementara sebelum dilakukan rujukan atau pemulangan.
Melihat kondisi tersebut, pihaknya berharap adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Samarinda dan sekitarnya.
“Kami sangat terbuka jika ada dukungan CSR, baik untuk penambahan fasilitas tempat tidur, perlengkapan, maupun kebutuhan dasar lainnya. Karena ini murni tugas kemanusiaan,” katanya.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha sangat penting untuk memperkuat pelayanan sosial, mengingat warga yang ditangani tidak hanya berasal dari Samarinda, tetapi juga dari daerah penyangga.
“Kami tetap menjalankan kewajiban pelayanan. Tapi dengan jumlah warga luar daerah yang cukup banyak, tentu dukungan fasilitas dan anggaran, termasuk dari CSR, akan sangat membantu,” tutupnya.
