SAMARINDA: Jumlah usulan program dalam pembahasan awal pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami peningkatan.
Dari sebelumnya sekitar 126 usulan, kini bertambah menjadi sekitar 160 usulan yang akan dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H Baba, menjelaskan penambahan tersebut merupakan hasil penyaringan dari ratusan usulan yang diajukan berbagai fraksi di DPRD.
“Yang kita bahas ini baru kamus-kamus saja mengenai usulan. Dari seluruh fraksi ada sekitar 306 usulan. Setelah kita pelajari banyak yang dobel antarfraksi, sehingga disaring menjadi sekitar 160 usulan,” ujarnya kepada wartawan, Rabu, 4 Maret 2026.
Menurutnya, sejumlah usulan juga dihapus karena tidak sesuai dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Baba menyebut sebagian besar usulan yang masuk berkaitan dengan sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program bantuan sosial termasuk program Gratispol yang menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Kalau kita lihat dari RPJMD, prioritasnya tetap pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan Gratispol. Itu empat sektor utama yang menjadi perhatian,” katanya.
Selain itu, beberapa usulan juga menyasar sektor ekonomi masyarakat, seperti bantuan untuk nelayan, petani, hingga dukungan terhadap desa.
“Ada juga yang berkaitan dengan nelayan, petani, dan desa. Itu masuk dalam kamus usulan,” jelasnya.
Namun demikian, tidak semua usulan dapat diakomodasi karena sebagian merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Misalnya bantuan pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan) yang tidak dapat dimasukkan dalam program daerah.
“Untuk pupuk dan alsintan itu tidak bisa masuk karena kewenangannya dari pusat. Kecuali pengadaan bibit yang bisa digabung dengan bantuan lain,” ujarnya.
Meski jumlah usulan meningkat, Baba menegaskan pembahasan tersebut masih berada pada tahap awal dan belum menyentuh besaran anggaran.
Kepastian alokasi dana baru akan terlihat dalam penyusunan APBD tahun 2027.
“Anggaran kita belum tahu karena ini masih tahap usulan untuk 2027. Kita belum tahu nanti kondisi keuangan daerah seperti apa,” katanya.
Ia juga mengakui adanya kekhawatiran terkait kemungkinan efisiensi anggaran pada tahun-tahun mendatang.
“Kalau efisiensi itu pasti ada. Bahkan kita sudah diingatkan kemungkinan tahun depan bisa sangat terbatas jika kondisi keuangan daerah tidak memadai,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi potensi keterbatasan anggaran, DPRD dan pemerintah daerah mempertimbangkan upaya peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai sektor, termasuk optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurut Baba, beberapa sektor yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah sedang dikaji, salah satunya melalui pengelolaan fasilitas parkir ponton serta sektor lain yang berpotensi menambah pemasukan bagi daerah.
“Ada beberapa sektor dari BUMD yang sedang kita lihat untuk menambah pendapatan daerah,” katanya.
Ia berharap kondisi ekonomi global dan nasional tetap stabil sehingga tidak berdampak signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai program pembangunan di Benua Etam.
